Ketubuhan akal imitasi (AI) yang kerap dihalusinasikan sebagai kepala tanpa badan dengan tengkorak bagian otak transparan menyalakan noktah-noktah jaringan saraf, sirkuit neuron yang menyala-nyala menjadi penanda era bahwa AI telah menjadi subjek atas dirinya sendiri.
Kepala yang tak berbadan ini punya otoritas yang dipasang serampangan dan gadungan: ia tak lagi botak, kadang bertetek masif, berkulit lateks tak berpori dan berjerawat. Selain tatapan mata yang terlihat cemerlang, pantatnya juga bulat cemerlang pula. Manusia, penciptanya, yang pastilah lebih encer dan sempurna tak pernah diilustrasikan se-semok itu. Otak manusia apalagi, selalu digambarkan berlendir dan lebih seru muncul dikunyah zombi.
Orang kepincut dengan AI sebagaimana menyaksikan tampang Dorian Gray yang pastinya lebih ganteng daripada Romeo atau Julius Caesar. Sebuah keniscayaan, lelaki dalam karya sastra akan sepuluh kali lipat terimajinasikan lebih ganteng kalau ditulis oleh pengarang homo.
Esai pendek ini tidak akan membahas perbandingan siapa yang lebih semok semlohay paripurna. Sayang, esai ini mengungkap aib AI, anak haram yang dilahirkan dari orang tua jalang dengan bukti-bukti ilmiah dan fakta-fakta tak terbantahkan, ditambah hasil wawancara dari saksi lintas negara dunia ketiga yang didominasi masyarakat “kere”.
Tapi sebelum ke mana-mana, perlu dicamkan bahwa AI tidak lahir dari seorang ilmuan hiper-maniak yang suka mengurung diri, cerdas, berbudi luhur, dan berdedikasi atas bidang yang ia sukai. Bukan Dr. Frankenstein apalagi insan bersusila seperti Dr. Jekyll. Gampang menuding siapa yang salah saat makhluk ciptaan Dr. Frankenstein berulah, atau memenjarakan Mr. Hyde yang memukuli anak kecil tak berdosa di kala “gabut”.
Kalau AI berulah, tudingan tak bisa diarahkan pada OpenAI atau Google, karena akal imitasi yang sekarang sudah cerdas minta ampun dan merupakan hasil kerja dari buruh-buruh dunia ketiga serta masyarakat miskin Afrika yang narasinya selalu terpinggirkan. Tidak pernah didengar. Bahkan tidak dipercaya. Para pekerja ini yang melahirkan AI, anak haram. Tapi apakah itu berarti jamaah inilah yang patut disalahkan? Tidak, anak haram ini lahir karena pemerkosaan masif dan struktural. Berikut muasalnya:
Tenaga kerja digital, umumnya disebut gig workers atau crowd labours, oleh orang-orang utopis dan sok optimis dianggap sebagai sumber lapangan pekerjaan yang menjanjikan yang kerjaannya adalah melatih AI. Para ibu dan bapak yang mengajari AI merangkak sampai bisa lari segesit ini.
Propaganda berleleran muncul, menawarkan betapa sekarang sudah waktunya orang memoles keterampilan baru yang dibutuhkan AI, sebagaimana para orang tua mengambil kelas parenting, agar bisa tergabung dalam pekerjaan ini.
Banyak organisasi sektor ketiga, swasta, dan bahkan pemerintah melihat tenaga kerja digital sebagai potensi pembangunan ekonomi. Pemberi kerja memang berasal dari negara-negara digdaya, Amerika Serikat, misalnya. Tapi, karena masyarakat Amerika Serikat tidak mungkin mau digaji rendah, mereka mengalihkan lowongan ini pada kelompok-kelompok masyarakat termiskin di dunia ketiga dan Afrika.
Saking keblingernya dengan propaganda ‘lowongan pekerjaan menjanjikan’, pada tahun 2012, pemerintah Malaysia, misalnya, meluncurkan program ekonomi berkelanjutan bertajuk ‘Digital Malaysia’. Program ini didorong dan disokong sebagai prioritas kebijakan utama membawa visi nasional demi merangkul revolusi digital global. Ikhtiar berkiblat pada tujuan manunggal; mendorong negara berkembang seperti Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi dengan teknologi digital sebagai penggeraknya.
Digital Malaysia punya lima pilar penggerak, salah satunya yang paling makjleb adalah “Microsourcing for the B40s”. Pilar ini mendukung kelompok masyarakat berpendapatan rendah (kere tapi tak sekere itu) untuk berkecimpung dalam microwork atau freelancing secara daring. Pada tahun 2020, program ini diprediksikan bisa menyerap 340.000 pekerja, menggendutkan kantong negara sebesar MYR 2.23 miliar per tahun.
Semakin struktural dan terjalin, Bank Dunia dan Rockefeller Foundation bekerja sama dengan Kementrian Teknologi Komunikasi Nigeria untuk meramaikan inisiatif “Microwork for Job Creation atau bernama Naijacloud pada tahun 2013. Tidak hanya menyemangati masyarakat seperti Digital Malaysia, pemerintah Nigeria menyelenggarakan lokakarya pada ribuan orang, lalu memperkenalkan mereka pada bermacam platform global utama sebagai perantara: oDesk, Elance, Crowdflower, Samasource, MobileWorks, sebagaimana nama-nama tersebut sama tidak asingnya dengan Remotasks, Upwork, dan seterusnya.
Pekerjaan semacam ini, bukan hanya perkara kebebasan individu untuk mencari kerja, tapi juga intervensi berskala nasional dan global dengan harapan peningkatan pendapatan individu.
Di Indonesia, lebih baik tidak usah dibahas karena Gibran, alih-alih, menyuruh masyarakatnya melek atas gig economy, ia malah meluncurkan dan mengadopsi AI sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Negara kere ini memang selalu sok kaya dengan menjadi konsumen gak ngotak produk-produk AI. Maka mari diloncati saja negara ini, dan membahas betapa ngenesnya pekerja tenaga digital dibalik kecerdasan akal imitasi.
Untuk kecemplung ke dalam mode produksi, terdapat data disuguhkan Graham dkk. (2017) yang berjudul Digital labour and development: Impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. Temuan para peneliti ini sangat gamblang tapi tidak menyalahi privasi mereka yang pada akhirnya mau berkisah secara blak-blakan. Untuk itu, semua yang berpartisipasi dalam riset ini bersifat anonim untuk platform, dan menggunakan nama samaran untuk para pekerja yang diwawancarai.
Graham dkk. (2017) melakukan wawancara tatap muka semi-terstruktur dengan 27 pemangku kepentingan kerja digital (seperti pembuat kebijakan, pemilik platform, bahkan organisasi sektor ketiga dan swasta ikut diwawancarai), dengan 125 pekerja digital yang berkehendak memberi kesaksian di sejumlah kota dengan masyarakat berpenghasilan rendah seperti Manila di Filipina, Kuala Lumpur di Malaysia, Johannesburg dan Cape Town di Afrika Selatan, Ho Chi Minh City di Vietnam, Lagos di Nigeria, dan seterusnya.
Terdapat kubu saling bertentangan soal pekerja digital yang direpresentasikan dengan dua pekerja; Arvin dan Kim-Ly. Arvin berusia 32 tahun berasal dari Filipina, tinggal di Manila. Dahulu ia frustrasi karena harus otw ke tempat kerja, cukup melelahkan. Gajinya sebagai dosen matematika dan ilmu komputer juga cukup untuk ditertawakan saja. Ia memutuskan untuk banting setir setelah dapat penawaran gaji 4 dolar per jam, sebagai karyawan digital salah satu perusahaan di Amerika Serikat untuk proyek Search Engine Optimisation (SEO) yang umumnya dipakai untuk pedoman copywriting. Bagi Arvin, kerjaan barunya terasa seperti tidak bekerja sama sekali. Ia tinggal duduk menghadap komputer sebagaimana biasanya, ia menulis dan orang membaca tulisannya. Untuk klien dari AS ini saja, Arvin hanya perlu bekerja 25-30 jam seminggu dengan waktu yang sangat fleksibel, kalau diakumulasi, satu bulan ia mampu mengantongi 600 dolar. Tidak terikat dengan klien, Arvin juga menjadi penyedia jasa untuk tiga sampai empat klien lainnya. Pekerjaan Arvin banyak bikin orang ngiler dan iri. Ia bisa mengatur waktunya sendiri, pendapatannya juga melampaui standar upah di Manila, juga semua teman-temannya.
Berbeda dengan Arvin yang merasa bahwa kesempatan ini memberinya rejeki nomplok, seorang pekerja digital lainnya, Kim-Ly berasal dari Vietnam, tinggal di Ho Chi Minh City memberi pengakuan kalau yang asik dalam pekerjaan semacam ini hanya di awal saja. Awalnya, Kim-Ly bekerja sebagai akuntan di sebuah bank. Mengambil studi ekonomi, kerja di bank baginya sangat menjengkelkan dan menjemukan. Seperti Arvin, ia juga banting setir mengambil pekerjaan data entry (memasukkan dan menganalisis data dalam cakupan machine learning). Pekerjaan barunya mewajibkan kerja delapan jam sehari (terserah mulai jam berapa dan selesai jam berapa) untuk melabeli gambar dan memberi rangking untuk optimasi mesin pencarian. Dengan pekerjaan semacam ini, Kim-Ly digaji 8 dolar per jam atau empat kali lipat lebih banyak dari pekerjaan sebelumnya.
Data entry sebagaimana data annotator adalah pekerjaan yang bisa dilakukan orang serampangan; tanpa pengalaman, tanpa harus sekolah, dan tanpa menghadiri pelatihan. Tentunya berbeda dengan SEO yang dikerjakan Arvin (paling tidak harus bisa menulis dan dalam kadar tertentu harus lulus dalam pelatihan yang disediakan pihak ketiga, SEMRush misalnya). Imbasnya, pekerja yang direkrut tanpa skill bekerja berdasarkan proyek yang ada. Mereka dilimpahi berjuta-juta data yang diperebutkan berjuta-juta pekerja digital juga, data akan semakin menipis dan proyek tiba-tiba tamat. Kim-Ly sering putus kontrak dengan klien sebab proyek selesai. Ia harus mencari klien baru, dan umumnya, sebagaimana sistem loker pekerja lepas, ada semacam bidding project (klien menawarkan harga per data). Usut punya usut, semakin sering Kim-Ly menjumpai klien, semakin rendah klien menawar proyek. Ia yang sebelumnya dilabel 8 dolar per jam, menurun menjadi 6 dolar per jam. Hingga kemudian 4 dolar. Kalau ia tidak menerima proyek, ia tidak punya pemasukan. Tapi kalau diterima pun klien sering memutus kontrak tanpa pemberitahuan dan kadang semena-mena.
Berbeda dengan skema pekerjaan konvensional di mana seseroang yang tercebur dalam pekerjaan itu bakal memiliki pengalaman, Kim-Ly tidak bisa menggunakan pengalamannya untuk mendapatkan pekerjaan baru dan menambah pemasukan. Klien dalam menghadapi pekerja digital kerap menggunakan dalih, ‘proyek di Vietnam mengalami kemunduran, proyek ditarik oleh penyedia’. Sekalipun Kim-Ly mengutarakan pengalaman kerja dengan deskripsi proyek-proyek yang pernah ia kerjakan, klien juga akan memutar lagu lama, ‘level kamu bukan yang kami butuhkan’ demi memangkas upah buruh atau mempertahankan upah buruh di titik terendah.
Bukan dusta dan halu ketika wacana AI membuka lowongan besar-besaran melimpah di seluruh penjuru arus informasi, tapi, pemerintah keliru bila menjadi penyedia atau penyalur lowongan. Yang betul mestinya adalah menjadi pelindung bagi pekerja digital. Harus ada regulasi untuk upah terendah dan tawaran upah tinggi untuk proyek-proyek yang ‘habis manis sepah dibuang’ (data entry, sebab setelah dilabeli, AI semakin pintar. Kalau sudah pintar data entry tidak dibutuhkan). Atau, memberi kartu merah dengan memblokir klien nakal yang kapitalis.
Para pencari kerja umumnya terlalu utopis, padahal mereka terhipnotis dengan iming-iming kebebasan. Karena, mereka tidak bekerja untuk satu perusahaan atau bos, mereka bebas memilih proyek, tidak dikendalikan manajer dan tidak terperosok pada jenjang organisasi yang hierarkis. Bekerja untuk diri sendiri, betapa ideal. Namun kenyataan di lapangan, mereka melabeli hasil kerja mereka dengan upah terendah, tidak ada jaminan kesehatan dan pensiun, tidak ada THR, dan seterusnya. Alih-alih bekerja untuk satu bos, mereka menjadi babu untuk berpuluh bos lainnya. Betul, rumah kue dalam cerita Hansel dan Gretel sangat menggiurkan, tapi yang menggoda semacam itu kerap bersarang Mak Lampir.
Putriyana Asmarani adalah penulis cerpen dan esai
Editor: Putri Tariza
Foto: Putri Tariza
Daftar Bacaan
Graham, M., Hjorth, I., & Lehdonvirta, V. (2017). Digital labour and development: Impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. Transfer: European Review of Labour and Research, 23(2), 135–162. https://doi.org/10.1177/1024258916687250
Woodcock, J., & Graham, M. (2020). The gig economy: A critical introduction. Polity Press.
Shmueli, B., Fell, J., Ray, S., & Ku, L.-W. (2021). Beyond fair pay: Ethical implications of NLP crowdsourcing. Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, 3758–3769. https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.295
Huws, U., & Flecker, J. (2004). Asian emergence: The world’s back office. The Institute of Employment Studies.
