Sebagaimana kota-kota induk dunia, Jakarta merupakan zona metropolitan. Ia adalah rumah dan representasi seluruh penduduk Indonesia—berbagai etnis hidup di sana. Semua identitas saling tarik, memengaruhi dan dipengaruhi, serta membentuk wajah Ibu Kota.
Saat saya masih tinggal di Probolinggo, saya sering mendengar istilah “Jakarta keras”, baik dari akun-akun media sosial maupun kerabat yang kebetulan pernah mengadu nasib di sana. Ungkapan itu menyiratkan bahwa Jakarta menuntut ketangguhan—yang lemah bakal tersingkir.
Di tengah lanskap semacam itu, tubuh-tubuh yang diposisikan sebagai “pinggiran”— perempuan, queer, penyandang disabilitas, lansia, agama minoritas, dan pekerja informal—mengalami eksklusi yang tidak selalu eksplisit, tapi juga subtil dan sistemik. Dengan kelindan enam identitas tubuh yang diposisikan sebagai pinggiran, tulisan ini hendak menyajikan hasil wawancara saya dengan empat narasumber, yakni Run (perempuan urban Tionghoa yang sehari-hari bekerja di sektor nonprofit), Ron (seorang trans laki-laki aktivis queer), Ren (laki-laki pekerja seks komersial yang menggenggam tiga kerentanan identitas lainnya: biseksual, Tionghoa dan Buddha), serta Ran (budayawan, lansia laki-laki).
Mereka berempat lahir dan besar di Jakarta. Meski orang tua keempatnya merupakan pendatang dan sebagian besar mereka sempat menempuh pendidikan atau bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri, hingga kini mereka masih tinggal dan berakar kuat di bumi Ibu Kota. Jakarta, bagi mereka bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga ruang hidup yang terus dinegosiasikan.
Kamar Tidur Bernama “Jakarta”
“Jakarta adalah kampung halamanku,” kata Ran, seorang budayawan 68 tahun yang saat ini tinggal di kawasan Jakarta Timur. Meski mulai mengalami gangguan jantung, Ran sesekali masih diminta mengajar atau hadir sebagai narasumber berbagai diskusi budaya. “Mau seperti apa pun kondisinya, kurasa setiap orang akan selalu rindu kampung halaman,” ujarnya. Dia tak suka orang yang sedikit-sedikit mengeluh soal macet dan menyalahkan hujan atas banjir yang melanda.
Sebagai on time person, Ran tidak pernah menggunakan macet sebagai alasan. Ia lebih memilih berangkat dua jam lebih awal. Lebih-lebih jika harus menghadiri pertemuan di tempat yang belum dikenalnya.
Cerita Ran beririsan dengan pengalaman Ron, trans laki-laki berusia 34 tahun yang juga lahir dan tumbuh di Jakarta. Ia menyebut dirinya “anak kota”—terbiasa dengan macet dan banjir, bahkan menganggap kedekatannya dengan pusat bisnis serta pemerintahan sebagai privilege. “Jujur saja, saya merasa diuntungkan. Akses ke peluang kerja dan informasi jauh lebih mudah di sini,” ungkap Ron.
Namun, sebelum Ron melakukan transisi legal (perubahan nama dan jenis kelamin di dokumen resmi), ia menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses fasilitas publik, terutama yang memerlukan identifikasi formal. “Misalnya, saat harus masuk gedung perkantoran yang butuh access card dan harus ditukar dengan KTP,” kenang dia. Bahkan sebelum ia melakukan transisi medis, masuk ke toilet umum atau ruang ibadah menjadi persoalan tersendiri.
“Orang-orang memandang saya dengan sorot mata yang mencoba menerka jati diri saya,” tambah Ron. “Saya mencoba lebih toleran. Saya tahu tidak semua orang memahami identitas trans. Kebanyakan bertanya karena tidak mengerti, bukan karena niat jahat. Tapi memang melelahkan jika harus selalu menjelaskan.”
Sementara itu, Run (33 tahun), mengenang titik balik cintanya pada Jakarta sebagai momen yang getir tapi penuh syukur. Pada hari di mana ia kembali menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta usai sebuah riset di satu sudut Kalimantan, Run merasa jatuh cinta pada Jakarta—sebuah perasaan yang dahulu tak pernah dirasakannya.
Bagi perempuan berlatar pendidikan psikologi itu, kota tak ubahnya teka-teki yang harus dipecahkan setiap hari dengan pertimbangan keamanan sebagai wanita. Selain itu, Run mengaku kalau dirinya kini juga menyadari bahwa pandangannya akan kota turut dipengaruhi latar belakang keluarga yang berasal dari luar Jakarta.
“Buat orang tuaku, mall itu sesuatu yang “wah”. Tapi buatku, biasa aja. Kami punya cara berbeda dalam memandang kota dan memilih tempat untuk dikunjungi.
Bagiku, Jakarta itu kamar tidurku,” ujarnya. “Karena aku belum punya rumah sendiri dan masih tinggal sama orang tua. Jadi, ruang yang paling aku miliki ya kamar tidur itu.”
Ren, 32 tahun, laki-laki mantan tenaga pemasaran asuransi, juga tidak pernah memiliki rencana untuk tinggal di kota lain selain Jakarta. Baginya, Jakarta adalah rumah—meski ia pernah harus mengungsi ke wilayah lain akibat konflik keluarga. Dalam kehidupannya kini sebagai pekerja seks, Ren menerapkan taktik responsif terhadap ruang: membaca energi dan situasi untuk menentukan lokasi kerja. “Kalau nggak aman, atau nggak diterima, saya minggir,” katanya.
Ren juga memilih untuk diwawancarai di tempat kos saya ketimbang di kafe. Dengan begitu ia bisa mengontrol ruang dan risiko. Pilihan untuk hadir atau tidak, membaca kemungkinan kekerasan atau stigma, menjadi taktik “membajak” kota yang selama ini menetapkan siapa boleh tinggal dan siapa harus menyingkir.
Respons keempat narasumber mengingatkan kita semua pada pemikiran Michel de Certeau perihal strategi dan taktik. Bagi sang filsuf Prancis strategi merupakan milik institusi atau otoritas yang menetapkan aturan dan struktur ruang, sedangkan taktik merupakan manuver harian warga biasa untuk bertahan, menyiasati, atau bahkan membajak ruang tersebut demi kelangsungan hidup. Ran, Ron, Run, dan Ren memperlihatkan bentuk-bentuk taktik semacam itu.
Bagi mereka, Jakarta bukan semata kota besar yang padat nan bising, melainkan juga lanskap emosional yang dinavigasi setiap hari. Taktik harian seperti mengatur waktu perjalanan, membatasi zona gerak di tempat tertentu, sampai memaknai ulang area privat seperti kamar tidur menjadi bagian dari strategi bertahan. Navigasi kota tidak hanya tentang transportasi, tapi juga soal bagaimana mereka membingkai makna hidup di Ibu Kota: dari nostalgia, adaptasi, hingga keberanian untuk bertahan sebagai diri sendiri.
Kota yang Mengintai Tubuh Para Pendosa
Tanpa mengabaikan kompleksitas pengalaman masing-masing narasumber, pengalaman tubuh yang paling sarat ketegangan sosial saya temukan dalam diri Ron. Sebagai seorang transmen, Ron menggambarkan tubuhnya sebagai “tubuh yang diawasi”. Ia merasa terus-menerus menjadi objek sorotan lingkungan, sejak ia duduk di bangku SMA sampai sekarang. Bagi Ron, menjadi diri sendiri berarti bertaruh pada ruang sosial yang bisa menolak kehadirannya kapan saja.
“Saya dianggap pendosa,” ujar dia. “Bahkan guru saya bilang saya ini penyakit yang harus disembuhkan.” Pengalaman terkucil yang ia rasakan selaras dengan temuan Wahid Foundation yang menunjukkan bahwa kelompok LGBTIQA+ menjadi salah satu kelompok paling tidak disukai di Indonesia–dengan tingkat penolakan publik mencapai 26,1%. Dalam konteks inilah, tubuh Ron menjadi arena di mana tekanan, stigma, dan strategi bertahan hidup saling bertarung saban hari.
Akan tetapi, Ron tidak menyerah pada pengawasan itu. Ia mengembangkan strategi adaptasi sosial agar keberadaannya tidak direduksi pada identitas gender semata. “Saya berusaha jadi orang biasa,” katanya, “bekerja, bersosialisasi, sama seperti cishet lainnya.” Strategi penyamaran tersebut bukan sekadar mekanisme bertahan, melainkan juga upaya klaim kemanusiaan di tengah norma mayoritas yang mengecualikan. Ron menciptakan ruang aman agar tubuhnya bisa diakui sebagai manusia.
Sikap Ron menegaskan gagasan Judith Butler perkara gender. Filsuf Amerika itu mencatat bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang bersifat esensial atau tetap, melainkan dibentuk dan diulang melalui praktik-praktik sosial yang normatif. Tubuh menjadi sarana yang sarat perlawanan, negosiasi, dan penyesuaian terhadap tatanan yang mapan. Apa yang Ron lakukan dapat dipahami sebagai bentuk subversive repetition, yakni pengulangan performa norma sosial dengan sedikit penyimpangan untuk mengganggu dan menantang norma itu sendiri.
Berbeda dari Ron, Ren tidak merasa berada dalam tekanan sosial serupa. Ekspresi tubuh pria biseksual itu tidak segera terbaca sebagai bagian dari komunitas LGBTIQA+. Secara fisik, identitas Ren tidak teridentifikasi langsung sebagaimana tubuh trans laki-laki Ron. Hal ini menjadikan pengalaman Ren atas pengawasan sosial lebih samar dan “aman”.
Statusnya sebagai pemeluk Buddha pun ia hayati sebagai ruang spiritual yang lentur—agamanya tidak terlalu ikut campur urusan seksualitas sebagai dosa. “Buddhisme itu jalan tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak juga ke kiri. Ajaran tersebut tidak mengajarkan kemelekatan akan apa-apa, termasuk tubuh,” ujarnya.
Namun, kendati merasa lebih aman, Ren memilih tetap menyembunyikan pekerjaannya sebagai pekerja seks. Dalam keseharian, ia membiarkan orang-orang menduga bahwa penghasilannya berasal dari menyewakan kios di halaman rumahnya. “Orang mikir aku hidup dari uang sewa itu, atau dari sisa-sisa komisi waktu jualan asuransi meski semenjak terjun (sebagai pekerja seks) aku telah melepas semua identitas itu.” katanya sambil tertawa kecil. Ia mengakui bahwa menyembunyikan identitas pekerjaan adalah bentuk negosiasi terhadap lingkungan yang belum tentu aman. “Kalau ditanya kerja apa, ya aku gak jawab apa-apa.”
Ren mengaku bahwa orang tuanya bahkan tidak tahu soal profesinya saat ini. Dalam konteks tersebut, strategi diam Ren merupakan bentuk lain dari performa yang disengaja. Sebuah penataan tubuh dalam ruang sosial yang tidak sepenuhnya ramah terhadap keberbedaan.
Di balik pilihan sikap “diam”-nya, saya pun melihat jejak pembelajaran dan daya reflektif Ren. Saya kagum akan keaktifannya mempelajari Buddhisme, berbicara tentang seksualitas dan kebebasan dalam kerangka ajaran agama, dan keinginannya membuktikan bahwa hidup dengan penuh kesadaran lebih berguna daripada sekadar yakin dan tunduk pada dogma.
Ron dan Ren memperlihatkan bagaimana tubuh—sebagai performa gender dan identitas—tidak pernah berada dalam zona netral. Ia terus bergerak di antara resistensi, strategi, dan ketakutan. Ketika Ron memilih untuk membaurkan diri agar diterima, Ren justru memilih sikap hening dan mengaburkan sebagian dirinya agar tetap aman. Keduanya sedang menegosiasikan ulang makna menjadi manusia di tengah mayoritas yang mengecualikan. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa tubuh merupakan ruang politik, spiritual, dan sosial yang terus merespons, menawar, dan menolak bungkam.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih kompleks mengenai bagaimana kota “mengintai” dan “memungkinkan” tubuh, saya pun menelaah pengalaman dua tubuh lainnya: Ran dan Run. Keduanya membuka perspektif baru tentang bagaimana usia dan sejarah membentuk relasi tubuh dengan ruang kota.
Bertentangan dengan stereotip dominan yang melihat lansia sebagai sosok pasif tak berdaya, pengalaman tubuh Ran justru menampilkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang kuat dalam lanskap urban modern. Bagi Ran, teknologi merupakan penopang saat pertemuan fisik sering kali melelahkan—menghadirkan jalan pintas bagi para lansia untuk tetap bisa menjalin komunikasi, mengakses hiburan, dan mempererat hubungan dengan kerabat yang berjauhan. “Jakarta mungkin macet, tapi teknologi memungkinkan saya bertemu kolega lewat Zoom. Saya tetap bisa hadir,” ujar Ran.
Ran menunjukkan kepada kita bahwa menjadi tua bukan berarti selesai, melainkan memulai cara baru untuk eksis di dunia yang terus berubah. Teknologi, alih-alih menjauhkan, justru merekatkan. Ia merangkai koneksi, menghadirkan tubuh-tubuh yang masih mau dan mampu terhubung. Ran tidak mengutuk teknologi, dia merayakannya.
Sementara itu, pengalaman Run dengan sangat jelas menunjukkan bagaimana tubuhnya sejak kecil dijinakkan aturan moral dan kecemasan kolektif. Sejak kecil, perempuan Tionghoa itu merasa tidak pernah memiliki tubuhnya. Sebagai penganut Katolik, ia dipaksa berpakaian serba lengkap bahkan ketika tidur di rumahnya sendiri—rok pendek serta tali bra yang terlihat bisa mengundang omelan orang tuanya. “Kalau kamu lagi tidur dan besoknya ditemukan mati dalam keadaan bugil gimana coba?” kenang Run meniru ujar ibunya–sebuah kalimat yang menyiratkan kekhawatiran sekaligus horor akan aib raga perempuan.
Pemikiran semacam ini membuat Run tumbuh dalam tensi antara takut dan malu terhadap tubuh sendiri. Tanpa sadar, badan jadi lokasi dosa—sesuatu yang harus ditutup dan dikendalikan. Agama, bagi Run, memperkuat logika penjagaan tubuh. Gereja memberi panduan detail perkara busana yang pantang dipakai perempuan saat beribadah: dilarang memperlihatkan bahu, ketiak, paha, bahkan belahan punggung. Semua harus di bawah lutut. “Kadang aku merasa kayak lagi ke masjid,” candanya, “saking ketatnya aturan berpakaian.” Meski begitu, ia merasa janggal kalau melihat orang ke gereja hanya pakai sendal jepit dan baju tidur.
Tekanan tidak berhenti di rumah ibadah. Di tempat kerja yang mayoritas pegawainya Muslim konservatif, tubuh Run kembali menjadi pusat pengawasan. Kulit putih dan rambut yang terurai membuat dia tampak mencolok. Ketika memakai rok mini atau lipstik merah, ia sering menerima komentar bernada sinis—juga menggoda, tentu saja—dari kolega pria. Tubuh Run tak hanya dipantau, tapi juga dipolitisasi sebagai penanda “lain” dalam lingkungan yang menuntut kepatuhan atas norma mayoritas.
Tekanan makin kuat tatkala dibaca dalam konteks trauma etnis. Kerusuhan 1998 meninggalkan jejak mendalam bagi kehidupan keluarga Run. Meski saat itu baru berusia enam tahun, Run ingat bagaimana sang ibu menutup tirai jendela sambil mewanti-wanti dia agar jangan keluar rumah. Ia melihat orang-orang dari kampung belakang lewat membawa barang jarahan. Sejak kekacauan itu, ibunya selalu memastikan bahwa tempat yang hendak Run datangi ada orang Cina-nya atau tidak.
Ketika dewasa, narasi perlindungan itu kembali muncul. “Jangan pulang malam. Jangan bikin malu keluarga. Jangan sendirian,” begitu perintah yang Run terima sebagai bentuk cinta yang disfungsional. Ia sadar bahwa ketakutan sang ibu merupakan bentuk warisan kekerasan struktural yang diwariskan dalam bahasa kasih sayang. Tubuh perempuan Tionghoa, dalam hal ini, bukan hanya berada dalam pengawasan publik dan agama, melainkan juga dilingkupi trauma komunal. Trauma ini, menurut Run, disampaikan dalam narasi proteksi—padahal yang dihasilkan justru pembatasan.
Di Jakarta—kota yang katanya multikultural—tubuh minoritas tetap harus bekerja keras untuk bisa dikenali sebagai manusia seutuhnya.
Membangun Infrastruktur Kultural dari Bawah
Tubuh-tubuh yang dianggap “pinggiran” karena gender, kelas, pekerjaan, etnis, atau agama menciptakan ruang eksistensi dan dukungan yang terus berlangsung. Empat narasumber menunjukkan bagaimana mereka membentuk kontribusi kultural terhadap kota melalui praktik hidup yang tampak biasa tapi punya makna mendalam dalam menopang keberlangsungan sosial.
Ren, misalnya, ketika saya bertanya soal kontribusi dirinya terhadap Jakarta, ia menyatakan tidak tahu. “Nggak tau. Nggak ada manfaatnya. Aku nggak ngerti.” Ia tak memiliki jawaban yang ajeg. Berikut, saat saya ulang pertanyaannya dengan menyebut latar belakangnya sebagai penganut Buddha atau etnis Tionghoa. Ia tetap geming, “Nggak sih, saya rasa nggak ada. Nggak mikir ke situ, sih.”
Namun, dari cerita-cerita yang ia bagi, saya dapat menangkap hal yang lebih dalam. Ren tampaknya sangat memahami kebutuhan orang kota akan pelarian dan ketenangan. Ia menyebut bahwa dulu ia menjual asuransi, tapi kini orang-orang lebih mencari “relaksasi.”
“Ya udah, ya aku pikirnya itu. Butuh have fun, terus relaksasi, seks untuk ngilangin stress. Ya udah itu, aku coba aja. Ya udah begitu pas coba ternyata, wah lumayan,” aku dia.
Dengan kata lain, Ren mengisi ruang afektif yang tak tergantikan oleh formulir atau brosur. Tubuhnya menjadi bagian dari ritme sosial Jakarta, penopang sistem yang lelah dan tak sempat istirahat. Ia adalah bagian dari infrastruktur kultural kota, meski ia sendiri enggan mengakuinya.
Kontribusinya juga sangat konkret. Setiap minggu, Ren menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk membeli oatmeal, buah, dan roti bagi kedua orang tuanya yang kini telah renta. Ren merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Dua adiknya tinggal di Jakarta Timur dan dialah yang tinggal paling dekat dengan orang tua mereka.
Senada dengan Ran, bagi Ren media sosial dan teknologi juga menyelamatkan hidupnya. Apalagi kala wabah Covid-19 melanda. “Saat pandemi, siapa yang mau ikut asuransi?” kenang Ren. Kondisi tersebut menggiringnya pada krisis finansial. Ia pun mulai menginstal aplikasi kencan seperti Hornet dan Walla—platform digital yang kelak ia pakai mencari uang lewat jasa pijat dan layanan seksual.
Berbeda dengan Ren, Run bicara dengan nada yang lebih mantap. Ia tahu bahwa komunitas Tionghoa di Jakarta bersumbangsih banyak bagi kota. “Di mana ada Cina, di situ ekonomi berputar,” katanya mengutip sang ibu. Ia menyebut nama-nama besar seperti BCA, Astra, dan Sinarmas. “Roti-roti yang laku di pasaran karena dibuat oleh orang Cina, rumah makan yang standar rasanya tinggi, dan pilihan masakan dari Medan hingga Pontianak yang meramaikan jalanan Jakarta, semua milik orang Cina,” tutur dia antusias.
Namun, di balik itu semua, Run juga menyuarakan kegelisahannya menjadi seorang Cina. Menurutnya, menjadi etnis Tionghoa tak otomatis berarti aman. Ia menyebut “biaya-biaya pelicin” yang kudu dibayar, posisi politik yang lemah, dan ketiadaan ruang dalam narasi resmi pembangunan kota. “Kita ini mesin ekonomi, tapi nggak punya suara,” ucapnya.
Meski tak sempurna, Jakarta rupanya masih memberi Run ruang untuk bernafas. Sebagai pemeluk Katolik, ia bercerita tentang bagaimana gereja-gereja Katolik di Jakarta memberi tempat bagi perempuan untuk menjadi prodiakon dan petugas altar—ruang yang tak selalu terbuka di tempat selain Jakarta. Ia juga menyebut Universitas Atma Jaya sebagai ruang aman bagi kelompok Tionghoa Katolik dan umat moderat. “Tempat di mana aku bisa tumbuh dan merasa diterima.”
Cerita berbeda saya temukan dari narasumber queer. Ron tak langsung menjawab pertanyaan saya mengenai kontribusi. Tapi Ron menunjukkan kepada saya tempat-tempat yang mereka ciptakan—zona aman yang lahir dari pengalaman hidup sebagai queer di Jakarta.
Di ruang kota, kawan-kawan dari kelompok queer kerap harus menciptakan ruang mereka sendiri. Teater Manekin adalah salah satunya. Ron suka menonton pertunjukan tersebut. Pentas dari komunitas yang merebut panggung teater untuk menyuarakan kisah kelompok yang dimarjinalkan. Di acara-acara tersebut mereka bisa bertemu, tertawa, dan berbagi trauma.
Melalui suara-suara ini—yang datang dari tubuh-tubuh yang sering tak dianggap—kita bisa memandang Jakarta bukan sebagai ruang yang dibangun dari atas, melainkan yang dirawat dari bawah. Kontribusi mereka mungkin tak tercatat dalam laporan tahunan Bappeda DKI Jakarta, tapi terasa dalam denyut harian kota.
Kisah hidup Ren, Run, Ron, dan Ran menunjukkan bahwa Jakarta bukan semata kumpulan jalan layang dan pencakar langit, melainkan juga tubuh-tubuh yang diam-diam menegakkan kota tersebut setiap harinya—dengan cara mereka sendiri. Dari kamar tidur yang menjadi ruang aman, dari panggung-panggung kecil tempat suara minoritas diberi gema.
Tulisan ini tidak hendak meromantisasi penderitaan atau mengidealkan marjinalitas. Sebaliknya, saya ingin menyampaikan bahwa ketahanan, keberanian, dan perawatan merupakan modal sosial yang tidak selalu hadir dalam data statistik. Ketika kota terlalu sibuk merancang rencana induk, warga di bawah telah lebih dulu merancang strategi bertahan—dengan begitu kota bisa terus hidup.
Kini, ketika Jakarta tengah bersiap melepas status sebagai ibu kota negara, pertanyaan penting pun muncul: dalam bayang pembangunan baru yang lebih tertib dan terukur, adakah ruang bagi tubuh-tubuh yang dianggap pinggiran untuk tetap hidup, bersuara, dan membentuk kotanya sendiri?
Barangkali, sebagaimana yang ditunjukkan oleh empat narasumber dalam tulisan ini, kota yang adil bukanlah kota yang membangun dari atas ke bawah, melainkan kota yang cukup bijak untuk mendengar dari bawah ke atas—dari kamar tidur, dari tepian jalan, dari ruang komunitas, dan dari tubuh-tubuh yang selama ini tak pernah dihitung, tapi justru menjaga kota tetap berdetak.
Stebby Julionatan adalah penulis, pengajar, dan bergiat di Alinea.
Editor: Asief Abdi
Foto: Asief Abdi
