Bagaimana mungkin sebuah benda mati sanggup menggeser kedudukan Sang Pencipta? Tuhan butuh perantara nabi untuk merangkul umat-Nya, tetapi teknologi? Ia menciptakan agama baru tanpa tempat ibadah dan perantara, di mana manusia secara sukarela bertekuk lutut dan memaksa sesamanya untuk ikut menghamba. Pertanyaan gila ini tidak lahir dari ruang kuliah, debat kusir atau lamunan di siang bolong, melainkan dari sudut kota yang bising—tempat di mana sering kali seorang yang disingkirkan dan dicap ‘anti-modernitas’, mempertanyakan satu hal ganjil: Apakah kita benar-benar sedang menggunakan teknologi atau teknologi-lah yang sedang menggunakan kita?
Tulisan ini berawal dari pengalaman pribadi. Saya sengaja membawa gawai lama pada perjalanan pagi itu. Usianya mungkin sudah lebih dari lima tahun. Meski demikian, saya tidak pernah merasa ada yang salah dengannya. Perangkat itu masih dapat menerima panggilan, mengirim pesan, menyalakan Bluetooth, membaca NFC, dan menangkap sinyal dengan baik. Saya pikir, selama ia masih menjalankan tugas utamanya sebagai alat komunikasi, bukankah ia masih layak digunakan?
Perjalanan hari itu saya mulai dengan satu tujuan sederhana: menikmati pagi di Jakarta. Saya telah mengisi kuota internet sejak malam sebelumnya dan mengunduh aplikasi peta agar tidak tersesat. Namun, ketika aplikasi itu hendak dipasang, layar gawai saya menampilkan sebuah pemberitahuan singkat. Perangkat ini tidak lagi didukung.
Saya terdiam beberapa saat. Lima tahun yang lalu, aplikasi yang sama masih berjalan tanpa kendala di gawai ini. Tidak ada perubahan pada perangkat di tangan saya, melainkan dunia di sekelilingnya.
Barangkali di situlah kegelisahan itu bermula. Selama ini saya mengira teknologi berkembang agar semakin mampu menyesuaikan diri dengan manusia. Pagi itu saya justru mendapati kenyataan yang sebaliknya. Semakin mutakhir perangkat lunak dikembangkan, semakin sedikit ruang yang disediakannya bagi perangkat yang lebih lama. Teknologi ternyata tidak perlu belajar beradaptasi. Manusialah yang perlahan diminta menyesuaikan diri dengannya.
Saya pun mengurungkan niat menggunakan sepeda motor sebagai transportasi utama dan memilih kereta sebagai jalan keluar. Persoalan berikutnya terdengar sederhana: saya tidak memiliki kartu uang elektronik.
Pukul lima pagi, saya mulai berkeliling mencari swalayan kecil yang telah buka. Pagi hari itu, mencari secangkir kopi terasa lebih mudah daripada mencari selembar kartu pembayaran. Ketika akhirnya menemukan satu minimarket, saya segera menghampiri kasir.
“Ada kartu uang elektronik?”
Kasir menggeleng pelan.
“Sudah lama tidak ada kiriman, Kak. Hampir lima bulan.”
Jawaban itu membuat saya terdiam. Bukankah hampir seluruh perjalanan hari ini masih bergantung pada kartu tersebut? Gerbang tol membutuhkannya. Tempat parkir masih mengandalkannya. Sebagian transportasi umum pun belum benar-benar dapat melepaskan diri darinya. Lalu mengapa benda yang begitu dibutuhkan justru semakin sulit ditemukan?
Saya mendatangi swalayan kecil lain. Lalu swalayan kecil berikutnya. Jawaban yang saya terima tidak banyak berbeda. Seolah-olah seseorang telah memutuskan bahwa masa kartu fisik telah berakhir. Tidak ada pengumuman, tidak ada diskusi, yang ada hanyalah kenyataan bahwa manusia perlahan dipaksa menyesuaikan diri.
Barangkali inilah cara teknologi bergerak. Ia jarang benar-benar berpamitan. Ia hanya menghadirkan sesuatu yang baru, lalu perlahan membuat yang lama menghilang. Hari ini orang mulai membicarakan kode QRIS, QRIS Tap, dan berbagai cara pembayaran yang lebih mutakhir. Barangkali beberapa tahun lagi, kartu uang elektronik hanya akan menjadi benda yang pernah disimpan di dalam dompet.
Saya menghela napas, lalu melanjutkan perjalanan menuju Stasiun LRT Bekasi Barat dan memarkirkan sepeda motor di sana. Karena kartu uang elektronik tak kunjung saya temukan, saya membeli kartu khusus kereta seharga tiga puluh lima ribu rupiah, belum termasuk saldo. Saya menambahkan dua puluh ribu rupiah sebagai bekal perjalanan hari itu. Perjalanan yang semula saya bayangkan sederhana tiba-tiba memiliki biaya masuk lima puluh lima ribu rupiah, bahkan sebelum kereta yang saya tunggu benar-benar datang.
Beberapa saat kemudian, kartu itu saya tempelkan pada gerbang masuk. Pintu peron terbuka. Akhirnya, perjalanan saya dimulai.
Saya melanjutkan aktivitas setiba di Bundaran HI. Saya berlari kecil mengelilingi kawasan Bundaran HI hingga Gelora Bung Karno. Ketika rasa lapar datang, saya menghampiri beberapa pedagang. Permasalahan yang tak jauh berbeda kembali muncul.
Uang kertas seolah kehilangan martabatnya. Hampir setiap pembayaran dilakukan melalui kode QRIS. Beruntung seorang pengemudi ojek online bersedia membantu saya mengisi saldo dompet digital. Tanpa bantuannya, barangkali pagi itu saya sudah pingsan karena kelelahan.
Kini, kedaulatan finansial berganti menjadi kode persegi dan ilusi angka-angka di atas layar kaca. Tanpa sadar, masyarakat modern sedang merayakan kekayaan yang sejatinya semu—sebab deretan angka digital itu bukanlah milik sendiri, melainkan sekadar ‘hak guna’ yang digenggam sepenuhnya oleh pengembang sistem. Satu kedipan mata, satu gangguan server, atau satu keputusan sepihak dari pengelola, dan ‘kekayaan’ itu bisa lenyap tanpa jejak. Jangankan untuk memilikinya, mengaksesnya pun, dibutuhkan kuota internet, sinyal, perangkat yang memadai dalam artian tidak rusak, bisa menyala, mempunyai cukup ruang penyimpanan dan berbagai syarat lainnya. Berbeda dengan lembaran uang kertas—yang secara nyata bisa digenggam, disimpan, dan dikuasai penuh—kini disingkirkan dan dianggap usang. Sungguh sebuah absurditas: manusia, makhluk yang menciptakan teknologi untuk mempermudah hidupnya, kini justru harus terus-menerus mengalah dan beradaptasi pada ciptaannya sendiri yang semakin hari semakin angkuh dan tak tersentuh.
Keringat yang keluar tadi pagi telah resmi berganti menjadi lemak baru dari sarapan usai olahraga—sebuah siklus yang adil. Namun, keadilan itu sirna begitu saya tiba di stasiun dan mendapati saldo kartu saya kurang. Komedi yang hampir sama kembali bermula: aplikasi bank modern di gawai saya menolak beradaptasi dengan perangkat lama, memaksa saya melakoni ritual konvensional—berjalan ke mesin ATM (Anjungan Transaksi Mandiri), mengambil uang tunai, lalu mengantre di loket manual. Mengapa harus lewat loket? Karena kartu yang saya pegang bukan e-money ‘serbabisa’ yang punya kebebasan akses, melainkan sekadar kartu khusus kereta. Bahkan selembar plastik pun kini disekat oleh sistem kasta: ada yang diberi kebebasan penuh, dan ada yang dikesampingkan.
Ada hal ganjil. Tidak ada tulisan loket tutup, tapi loket itu terlihat sudah lama tidak beroperasi. Terlihat banyak petugas, tapi tak satu pun dari mereka bertugas menjadi operator di loket. Ketika saya bertanya dan menghampiri petugas, mereka malah mengarahkan saya ke mesin pengisian saldo. Namun hari itu mesin tersebut sedang mengalami gangguan. Saya seolah diberikan pilihan lain yaitu membeli tiket sekali jalan melalui mesin berbeda, tetapi pembayarannya hanya dapat dilakukan menggunakan kartu debit atau QRIS.
Saya menyerahkan kartu debit kepada petugas. Ia mencoba menghubungkan mesin EDC dengan mesin tiket. Keduanya saling menunggu beberapa saat, lalu menyerah. Ini lucu, teknologi yang semula saya kira akan mempermudah perjalanan justru membuat perjalanan itu bergantung pada semakin banyak syarat.
Persoalan yang semula hanya tentang mengisi ulang saldo perlahan berubah menjadi urusan banyak orang. Saya tetap berdiri di depan mesin yang tak kunjung bekerja, sementara barisan di belakang saya semakin memanjang. Setiap menit yang saya habiskan di sana bukan lagi hanya milik saya, melainkan juga milik mereka yang sedang menunggu giliran.
Barangkali pada titik itulah seseorang di belakang saya memutuskan untuk mengakhiri persoalan itu. Tanpa banyak bertanya, ia membayarkan tiket perjalanan saya. Entah karena iba, entah karena ingin segera melanjutkan perjalanannya sendiri. Apa pun alasannya, berkat orang asing yang bahkan tidak saya ketahui namanya itu, saya akhirnya dapat kembali pulang.
Petugas akhirnya berhasil menerbitkan tiket sekali jalan untuk saya. Anehnya, tiket itu tidak pernah benar-benar saya terima. Tidak ada secarik kertas yang dapat saya lipat dan simpan di saku. Tidak ada kartu yang dapat saya genggam. Tiket itu dikirim ke surat elektronik dan aplikasi percakapan.
Saya memandang layar gawai beberapa saat, lalu tersenyum kecil.
Betapa menariknya cara orang-orang mendefinisikan “umum” hari ini. Untuk dapat menggunakan transportasi umum, seseorang lebih dahulu harus memiliki gawai, alamat surat elektronik, atau aplikasi percakapan daring, serta perangkat yang cukup mutakhir untuk menjalankan semuanya. Jika salah satu saja tidak dimiliki, perjalanan sederhana akan berubah menjadi serangkaian persoalan bersyarat.
Bukankah sebuah alat diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan penggunanya? Namun hari itu, saya menyaksikan kenyataan yang berbalik arah. Cara membayar terus berganti, gawai harus terus diperbarui, dan perangkat lunak menuntut versi paling gres—tanpa peduli apakah gawai lama Anda masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jika gawai Anda tak sanggup lagi menampung pembaharuan, sistem secara dingin akan memvonis Anda untuk membeli yang baru.
Tanpa sadar, modernitas telah berhasil mendirikan rumah ibadah baru tanpa dinding, di mana gawai menjadi kitabnya dan efisiensi – apa benar efisien? – dijadikan agamanya. Hanya mereka yang relevan dan canggih yang diterima menjadi ‘umat’ teknologi. Kenapa saya menyebutnya ‘umat’? Sebab ada kebanggaan absurd ketika seseorang berhasil menundukkan dirinya pada sistem digital—seolah menjadi bagian dari ketergantungan itu adalah bentuk ibadah tertinggi. Mirip ritual suci, orang-orang rela menabung bertahun-tahun, terjerat pinjaman, bahkan menghalalkan segala cara hanya demi memeluk gawai paling mutakhir. Mereka merasa telah ‘tersucikan’ dan naik derajat hanya karena menggenggam versi terbaru dari sebuah perangkat elektronik.
Soal tiket parkir, biarlah menjadi cerita untuk lain waktu. Saya khawatir, jika saya melanjutkannya sekarang, pembaca akan mengira saya sedang menulis fiksi. Padahal, semuanya benar-benar terjadi.
Fatimah Azzahra adalah penulis yang tinggal di Bekasi. Esai ini menjadi karya pertamanya yang publikasikan secara digital.
__________________________________________________________________________________________________
Editor: Putri Tariza
Foto oleh Amanda Putri
