Monyet, dalam Fabel Aesop yang terkenal itu, terpilih sebagai raja hutan karena sukses menghibur hewan-hewan dengan jogetnya yang lincah. Rubah, si pecundang, gusar karena merasa lebih kompeten ketimbang monyet. Pidatonya yang intelektuil dan berlarat-larat rupanya tak memikat negeri animalia.
Suatu hari, rubah menemukan seonggok makanan di atas perangkap bikinan manusia. Rubah mengawal monyet menuju makanan itu. Katanya, hidangan misterius tersebut dipersembahkan kepada raja dan hanya rajalah yang boleh merenggutnya. Kita bisa menebak ujung cerita ini. “Kau menganggap diri raja,” ucap rubah. “Tapi, bahkan kau tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri.”
Kuyakin kita familier dengan karya juru dongeng dari Yunani tersebut. Sebab, seorang capres pernah memikat khalayak dengan joget gemoy. Jogetan itu, beserta segala muslihat yang menyertai, berhasil menaikkan sosok tersebut ke atas pentas ambisinya: jadi presiden.
Pakar politik akan menganggapnya sebagai siasat populis—satu konsep yang amat cair. Singkatnya, dalam konteks Pemilu 2024, Prabowo, presiden terpilih tersebut, kerap memamerkan strategi “merakyat” serta doyan menawarkan solusi receh seakan-akan masalah kompleks bisa diatasi dengan joget dan MBG. Kala itu, ia bergelanggang melawan para kompetitornya yang tampak serius, intelek, dengan retorika politik yang terlihat tak menyentuh masyarakat.
Iklan populisme yang juga acap dikoar-koarkan capres-cawapres ini ialah karakter “kemudaan”—di tengah-tengah masyarakat yang beriman betul pada kebaruan, kemilenialan, kezilenialan. Siasat tersebut dilancarkan untuk menggaet pemilih gen Z. Generasi hijau ini tentu takkan berpikir bahwa mengunggulkan kemudaan merupakan bentuk ageisme.
Padahal, umur tidak berkorelasi dengan kompetensi. Majapahit, misalnya, digdaya bukan karena raja muda Hayam Wuruk. Negara agraris itu mampu mencapai prestasi karena kecakapan perdana menterinya, Gajah Mada. Sebaliknya, di masa kebangkitan nasional, arah kebudayaan digerakkan oleh kawula muda. Juga di polemik kebudayaan yang berlangsung pada tahun 30-an, kita mengenal pemuda bernama Sutan Takdir Alisjahbana yang berdebat sengit ihwal identitas Indonesia dengan para senior seperti Dokter Soetomo, Ki Hadjar Dewantara, dan Poerbatjaraka. Tapi, tentu saja Anda tidak akan membandingkan Gibran dengan anak-anak muda itu kan? Intinya, muda atau tua tidak relevan dengan kapabilitas dan meritokrasi.
Sungguh, pil mujarab bernama kemudaan itu sudah digembar-gembor Jokowi—patron politik capres-cawapres itu—bahkan sebelum jadi presiden. Selain menampilkan diri sebagai sosok yang berasal dari rakyat sipil, bersahaja, dan gandrung silaturahmi ke selokan, ia juga sering berlagak anak baru gede, memajankan diri sebagai orang yang berhobi kaum muda: suka metal, naik moge, main futsal. Puncaknya, di awal periode kedua menduduki jabatan tertinggi negara, Jokowi merekrut tujuh milenial sebagai staf khusus presiden.
Cara populis, baik blusukan maupun bergaya remaja puber, kelak diimitasi oleh anaknya yang mendadak jadi wapres: bagi-bagi skincare kepada siswa-siswi SMA, ikut mancing mania, borong tahu gejrot di pasar. Cara yang sama juga ditiru “Mul” yang lain, Dedi Mulyadi yang cuma pakai singlet di atas mobil pada konvoi kemenangan Persib. Tapi, orang-orang sudah tidak mempan “ditipu” dengan modus bocah akilbalig semacam itu.
Di rezim omon-omon, kita juga akan menjumpai model politik populisme Jokowi, ketika melihat seleb-seleb yang kerap tampil di panggung pertunjukan diboyong ke istana negara: Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Gus Miftah, Yovie Widianto, Giring Nidji, Raline Shah, Ifan Seventeen. Yang paling anyar dan bikin jantungan tentu saja Noe Letto—sosok dengan rekam jejak kritis terhadap tindak-tanduk pemerintah—yang diangkat sebagai tenaga ahli dewan pertahanan nasional.
Lupakan dia vokalis band populer, lupakan dia anak cendekiawan masyhur. Pertanyaannya: Apakah negara kekurangan akademisi yang telah bertungkus lumus di sektor pertahanan nasional? Apakah Indonesia tengah krisis peneliti yang sudah mengabdikan hidup di bidang-bidang tertentu sehingga presiden terpaksa mendudukkan selebritas di kursi eksekutif?
Di siniar pribadinya, Noe memang telah menyiarkan klarifikasi—dengan argumen berputar-putar—kepada masyarakat yang meragukan portofolionya. Semakin banyak omong, pidatonya yang panjang-lebar itu kian terdengar seperti apologia yang tidak meyakinkan. Apalagi saat ia bilang bahwa duduk di jabatan tenaga ahli dewan pertahanan bakal memberinya kesempatan untuk “bereksperimen”. Bayangkan, “eksperimen”! Negara akan jadi objek percobaan seorang biduan, juru dakwah, dan content creator.
Di republik yang sudah doyong ini, kita tidak lagi butuh orang yang bekerja secara coba-coba. Negara dan nasib rakyat bukan arena permainan. Kita butuh ahli yang telah teruji untuk mengentaskan masalah yang seakan-akan tak ada juntrungannya ini. Keputusan mengangkat seorang seleb jelas bukan sebuah keputusan efisien—apalagi untuk presiden yang gemar mencanangkan efisiensi meski dalam praktiknya tidak.
Dengan etos politik yang ke-Orba-Orba-an, mestinya presiden tidak cuma mengadopsi gaya fasis rezim 32 tahun itu. Seburuk apa pun, paling tidak Soeharto pernah menghimpun para teknokrat untuk memulihkan negara yang pernah mengalami hiperinflasi dan bangkrut setelah runtuhnya Orde Lama. Para alumnus perguruan tinggi Paman Sam—yang kelak dikenal sebagai “Mafia Barkeley”—itu boleh dikata berhasil mengembalikan stabilitas ekonomi kendatipun kebijakan mereka tetap kontroversial.
Kita telanjur berharap saat wartawan bertanya tentang siapa saja yang akan menduduki posisi menteri, presiden menjawab: para teknokrat. Lalu, kita kecele. Ternyata jabatan eksekutif tak sedikit diisi kader partai dan orang-orang gelontoran Jokowi.
Mungkin benar kata orang: Prabowo tak punya iktikad membangun Indonesia. Ia cuma kepengin jadi presiden. Tak lebih dari itu. Mendaftar kaum profesional takkan jadi agenda kepresidenannya. Apalagi kita tahu, ia “alergi orang-orang pintar” yang baginya cuma bisa mengkritik. Ia hanya butuh buzzer dan influencer—dua spesies yang mungkin akan diklasifikasikan David Graeber sebagai golongan yang berkubang dalam bullshit job—untuk mengamankan posisinya sebagai presiden di mata rakyat.
Maka, masuk akal jika ia mengangkat Noe-yang-kritis ke dalam skena kekuasannya. Rezim ini sudah tahu cara klasik yang amat ampuh: Seseorang hanya perlu dikenyangkan agar diam.
Jadi, bagi Prabowo, negara hanya panggung pertunjukan—yang akan mengingatkan kita pada “negara teater” Clifford Geertz. Peran sebagai presiden diperagakan di atas pentas kekuasaan, termasuk bagaimana ia petantang-petenteng di luar negeri, ikut serta dalam penandatanganan Board of Peace bentukan Donald Trump, misalnya—yang tampak paradoks mengingat betapa selama ini ia menunjukkan sikap xenofobia.
Jika gedung parlemen telah lama diisi gerombolan pelawak, para Petruk dadi ratu, sekarang Istana juga menunjukkan gelagat yang mirip, dengan menjejalkan para biduan dan artis sandiwara sebagai pegawai-pegawainya. Joget gemoy presiden tentu bukan “tarian penyeimbang ekonomi” ala Boger Bojinov, melainkan koreografi bencana Siwanataraja, tarian penghancur alam semesta—sebagaimana lenggak-lenggok Eko Patrio dan Uya Kuya yang memancing huru-hara. Joget gemoy presiden bukan pula “mukjizat roti dan ikan” Yesus Kristus yang menyulap sumber daya terbatas menjadi berlimpah, melainkan watak loba Raja Midas yang mengubah bumi gemah ripah loh jinawi jadi hancur berantakan karena tambang dan sawit.
Jadi, in this economy, siapkah Anda dijogetin kekuasaan?
Royyan Julian menulis puisi dan prosa.
Editor: Ikrar Izzul Haq
Foto: Royyan Julian
