Kisah gempar yang terjadi di Pamekasan beberapa waktu lalu cukup bikin kepalaku panas. Kabupaten kecil di Pulau Madura itu memang jarang digerogoti bencana besar yang cukup bikin porak-poranda. Tak tergolong wilayah lingkaran api, rawan gempa, dan likuefaksi sungguh beruntung. Sayang, hukum alam tak pernah bohong. Bak dermawan yang pasti punya jatah cobaan, barangkali Pamekasan juga begitu.
Aku sempat terlibat dalam sebuah “adegan dewasa” dengan beberapa pengunjung tetap Kafe Balada di malam ke-9 Ramadan. Momen yang kukira cuma perkenalan biasa dan basa-basi itu tak kusangka berlangsung hingga pukul 3 dini hari. Aku tenggelam dalam percakapan berdaging wagyu dalam bahasa gado-gado Madura-Indonesia-Inggris.
Sungguh malam yang indah. Malam yang agak dingin dan sendu, ditemani es kopi susu aren favoritku, aku semakin intim dengan Balada dan para pengunjung setianya. Aku, Mas Eki, Mas Oci, Qoqo, dan Mas Roy malam itu ngobrol dengan suntuk. Di meja itu, relativitas waktu bekerja: Malam berumur pendek. Tapi, usia singkat itu terasa penuh.
Ketika ditanya, apa film favoritmu, kujawab dengan semangat: “Kebanyakan fiksi sains, sih. Interstellar, The Martian, Inception. Aku pasti akan menonton Project Hail Mary. Aku penggemar Christopher Nolan, apalagi yang scoring musiknya Hans Zimmer. Duet mereka sakral banget!”
Aku pun mengajukan pertanyaan yang sama kepada Mas Roy. Ia membentangkan film-film kesukaannya, termasuk sinema genre Biblis. Namun, topik berganti arah: buku. Dari buku agama hingga buku agama yang “nyastra”. Aku memang jatuh cinta kepada sastra, tapi aku memilih jodoh lain, sebab orang tua takkan pernah memberi restu.
“Aku juga ada rekomendasi bacaan buatmu, Penk,” ucap Mas Eki. Ia menyambar sebuah buku yang mungkin sedang pulas di rak besi itu. “Coba lihat-lihat dulu.” Mungkin buku semacam itu memang sedang kucari. “Coba lihat. Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. Judulnya bisa kita rasakan sekarang. Buku ini menarik. Enggak bakal bikin kamu bosan.”
“Buku ini membahas masa keemasan Islam dan pasang-surutnya. Kupikir buku ini cocok buat kamu,” tambah Mas Roy. “Ada versi digitalnya kalau kamu mau baca.”
“Yah, ini sebenarnya yang sedang kucari,” tambahku setelah kupindai isi buku itu.
Ketika kembali ke pelukan negara Tirai Bambu, suatu malam, aku berkhalwat di tepi danau kampus untuk membaca buku itu setelah berbuka puasa. Karya Ahmet T. Kuru itu sukses menyita perhatianku. Baru 100 halaman pertama saja, ia telah mengisahkan kemunduran Islam terjadi bukan karena ajarannya, melainkan karena susunan kelasnya yang rusak. Hierarki sosial yang selama ini tidak sepenuhnya kusadari juga berkembang di agamaku, tidak hanya di agama sebelah.
Kuru mengungkap bahwa peradaban butuh empat kaki: ulama, negara, intelektual, dan borjuis. Di abad ke-8 sampai ke-11, empat kaki itu berdiri sama tinggi. Para pedagang membiayai para ulama dan filsuf. Ulama tidak mengatur pedagang sehingga tidak perlu menjadi pegawai negara. Pedagang membawa kertas, buku, dan pasar bebas ke Baghdad. Oleh karena itu, Baghdad maju dan dikenal sebagai kota penuh kebebasan untuk berpikir. Peran itu kemudian diambil alih oleh negara dan fatwa. Otoritarianisme ekonomi maju sebagai konsekuensi yang harus dijalani.
Kuru menjelaskan bahwa dunia Islam mulai lengser dari takhta emasnya sejak abad ke-11 ketika ulama dan negara beraliansi mesra sehingga bergairah untuk mengatur ekonomi. Di sisi lain, kelas pedagang independen dimatikan. Tanah dikuasai negara dengan sistem iqta, lalu ulama digaji untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Syahdan, pedagang dan filsuf yang pernah menjadi mesin revolusi raib pelan-pelan.
Mari kita berlayar ke masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Pada Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan, Kuru membahas Utsmaniyah bersama Safawiyah dan Mughal sebagai tiga imperium yang mempertontonkan adegan mesra antara politik, agama, serta kecendekiaan. Ketika otoritas agama semakin intim bercumbu dengan struktur negara, kemandirian intelektual pada akhirnya merosot. Negara mendapat legitimasi keagamaan dan otoritas agama memperoleh kursi parlemen. Alhasil, ketika keduanya terlalu dominan, ruang bagi intelektual dan borjuis menyempit. Kekuasaan sukar dikoreksi oleh kelompok di luar tongkrongannya.
Di sinilah ironi tampak mencolok. Sebuah imperium eksis dengan istana supermegah, wibawa serdadu yang bikin bulu kuduk merinding, ditambah wilayah bak tentakel gurita yang merengkuh pesisir dunia lama, masih kesulitan menghadapi persoalan institusi yang tak cukup terbuka dengan semangat zaman. Kuru mengajak kita berjalan mundur tidak untuk melihat takdir buruk yang melekat pada Islam, tetapi untuk melihat konsekuensi struktur sosial-politik yang tak seimbang.
Berabad-abad setelah Kekaisaran Utsmaniyah menjadi pusat perhatian dunia, Indomaret di sebuah desa di Pamekasan dirusak oleh kawanan manusia yang mendaku alumni dan santri. Konon, penolakan itu berkaitan dengan keresahan terhadap persaingan tak sehat yang akan berlangsung dengan koperasi binaan pesantren dan UMKM setempat.
Aku paham atas rasa gelisah mereka. Kita semua juga mengerti, warung kecil dan usaha lokal tidak selalu punya modal, koneksi distributor, sampai daya tarik yang sederajat dengan perusahaan yang lebih menguasai medan. Koperasi pesantren juga berhak tumbuh dan memperoleh perlindungan yang adil. Masalahnya, sejak kapan membela ekonomi umat berarti memperoleh hak untuk merusak bangunan orang lain? Sejak kapan cemas terhadap persaingan dianggap wajar untuk membenarkan tindak-tanduk yang justru berpotensi jadi ular berkepala dua?
Beragam ruang intelektual, administrasi, dan ekonomi tersedia. Tapi, merusak bangunan dengan alat berat dan pekikan takbir tentu jauh lebih mudah daripada membangun citra yang kompetitif dan beretika. Membongkar dinding cuma butuh tenaga. Tapi, membangun institusi dan ruang sosial yang sehat butuh pendidikan, kedisiplinan, dan kesediaan untuk muhasabah diri.
Pesantren, yang menurutku telah diatur untuk menjadi sanggar ilmu dan akhlak, kini malah terseret arus sehingga otoritasnya perlu dipertanyakan. Aku tidak berkata bahwa seluruh ulama dan santri terlibat. Para pecundang yang atas nama, pengaruh, bahkan legitimasi keagamaan telah menghalalkan dan mengerahkan tekanan di luar proses hukum layak dikritik tanpa harus merasa menyerang agama.
Menurutku, agama tidak akan jadi lebih mulia karena dibela oleh antek-antek yang punya pengaruh sosial. Begitupun kepentingan umat tidak serta-merta menjadi benar hanya karena dibungkus kata “demi kemaslahatan”. Ada perbedaan fundamental yang sangat tipis dalam menggunakan kekuasaan untuk membimbing dan menyesatkan masyarakat. Opsi pertama melahirkan rasa percaya, sedangkan yang kedua berisiko melahirkan takut berbulu manut.
Kalaupun tanda tangan penolakan 14 manusia didasari oleh motif kekhawatiran atas nasib koperasi pesantren dan UMKM, lantas di mana letak kemandirian ekonomi yang hendak diperjuangkan? Yang ingin dituju apakah membangun usaha yang kuat, inovatif, dan jadi langganan masyarakat, ataukah sekadar ingin menghalangi pesaing menegakkan toko? Lalu, ke manakah perginya ajaran bahwa “rezeki sudah ada yang mengatur” yang sudah menjadi pegangan hidup orang Madura?
“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil,” seru sebuah ayat. Adil harus tetap tegak, bahkan ketika kita merasa sedang memperjuangkan kepentingan sendiri. Apalagi untuk kepentingan umat.
Dalam relung sepiku, pemikiran Kuru rasanya masih relevan. Sebab, bahaya akan datang saat otoritas menjadi terlalu dominan dan ruang koreksi semakin kabur dari pandangan. Merobohkan bangunan tidak akan membuktikan bahwa sekelumit orang dapat mendirikan peradaban. Itulah mengapa, agama, ilmu, dan otoritas sosial perlu melahirkan siasat yang beradab untuk memecahkan masalah.
Muhammad Thufail adalah mahasiswa teknik sipil dan pencinta sastra sufi.
Editor: Royyan Julian
Foto: Asief Abdi
