Dimasukkannya kritik ke ruang akademik—betapapun telah kita ketahui visi linuhungnya—ternyata berimpak pada hilangnya suara kritik di ranah publik. Kritik jadi acap dicap elitis. Pada waktu kemudian, hal ini juga menimbulkan keterdesakan sebagai pangkal hilangnya suara itu. Kritikus akademik tampak terdesak menjadikan kajian mereka “relevan” secara sosial dan politik—terlihat dari luaran yang mereka hasilkan. Di sisi lain, mungkin karena didera wirang terhadap elitisme masa lalunya, mereka tak sadar mulai menusuk integritas disiplinnya sendiri, yaitu dengan kegemaran mendompleng disiplin ilmu lain.
Namun demikian, penyebab dompleng-mendompleng lintas-disiplin ini barangkali lebih dari sekadar perkara wirang. Bila, sebelumnya, tuntutan pada “tertib” dan “metodis” menuntun faset perkembangan kritik pada orientasi objektif yang dengannya kritikus menyelamatkan kritik dari kemungkinan yang membuatnya menjadi sekadar catatan kaki sejarah, misalnya, maka tuntutan “relevansi” atau “kebergunaan” malah menahbiskan kritikus akademia bukan sebagai kritikus sastra, melainkan—mengutip Harold Bloom—“ilmuwan politik amatir, sosiolog miskin wawasan, antropolog inkompeten, filsuf medioker, dan/atau sejarawan budaya yang hanya terpaku pada satu determinan.”1
Tuntutan tersebut, walhasil, membuat apa yang mereka hasilkan pun lebih merupakan kait-mengait politik dengan teks secara amatir, hubung-menghubung sosiologi yang miskin wawasan, sulam-menyulam hal-ihwal kebudayaan yang inkompeten, dan seterusnya. Semuanya terjadi karena anggapan bahwa konteks—misalnya, gagasan mengenai sejarah, ras, kelas, gender, orientasi seksual, dan lain-lain—mempunyai nilai lebih besar daripada teks itu sendiri. Suatu kecenderungan yang disebabkan hasrat untuk menjadikan kritik relevan dan berguna secara sosial, moral, atau politik. Sebuah libido yang oleh Harold Bloom justru disangsikan signifikansinya.
“Jika Anda percaya bahwa semua nilai yang dikaitkan pada puisi, drama, novel, dan cerita hanyalah mistifikasi demi melayani kelas penguasa,” tukas Bloom, “lalu mengapa Anda harus membaca daripada turun langsung untuk melayani kebutuhan mendesak kelas-kelas yang tereksploitasi?”2
Apa yang diresahkan Bloom itulah yang saya sebut harga mahal yang harus dibayar dari dimasukkannya kritik ke benteng universitas. Apa yang tak bisa diterima Bloom, bersinggungan dengan apa yang disebut Eliot sebagai “dua kutub ekstrem”. Dilema yang membuat kritikus, di satu sisi, terlalu sibuk dengan implikasi puisi—baik moral, sosial, agama, ataupun lainnya—sehingga puisi tak lebih dari prolog sebuah khotbah. Suatu kecenderungan yang jamak ditemukan pada para kritikus moralis abad ke-19. Sementara itu, di sisi lain, jika terlalu terpaku pada aspek puisi tanpa mengambil sikap terhadap apa yang ingin disampaikan si penyair, ia mengosongkan makna puisi itu sendiri.3
“Ada ‘batasan filosofis’ mengenai kritik yang tak boleh dilanggar terlalu jauh dan sering jika ingin tetap dianggap sebagai kritikus, dan bukan sebagai filsuf, metafisikawan, sosiolog, atau psikolog,” wanti Eliot. Batasan filosofis yang tingkat kemakruhannya hampir mendekati haram itu adalah “kesadaran teguh dalam memperlakukan puisi sebagai entitas mandiri dan berdaulat.”
Kritikus mesti piawai menimbang muatan intelektual tanpa membiarkan disiplin luar merampas hakikat estetis yang membuat teks bermakna sejak semula. Hasrat mengejar legitimasi sosial melalui kacamata sosiologi atau politik yang dipaksa-paksakan merupakan pengkhianatan terhadap integritas kritik. Menelanjangi puisi dari kekuatan puitisnya—atau aspek-aspek literariness yang menegaskan perbedaan sastra dengan bentuk wacana lain yang juga menggunakan kata-kata—demi menjadikannya sekadar pelayan bagi wacana lain. Begitu melangkahi ambang batas tersebut demi tuntutan relevansi semu, ia hanya akan berakhir sebagai pemikir amatir yang kehilangan pegangan pada inti-pati sastra itu sendiri.4
Apakah dengan demikian ikhtiar merelevankan kritik sastra secara sosial dan politik guna memulangkan otoritas-suaranya di ranah publik gagal membuahkan hasil membungahkan?
Dengan menyesal, agaknya saya harus menjawab, “Ya!” Namun demikian, hal ini bukan berarti saya menafikan sastra dari kemungkinan-kemungkinan sosial-politisnya. Keliru bila kita menyimpulan pernyataan Eliot sebagai perintah untuk berfokus pada kata-kata di atas halaman saja. Bahwa sebuah sajak, misalnya, menjadi indah, sebab ia tak ubahnya “guci yang ditempa dengan baik” (the well wrought urn)—persis judul metaforis pionir New Criticism, Cleanth Brooks—sehingga apa yang membuatnya mampu menyita perhatian mutlak adalah hasil tempaan indah yang tertoreh di permukaan guci semata-mata.
Sebagaimana diktum-diktum dedengkot New Criticism, Brooks pun menghendaki agar kita sadar bahwa makna puisi tidak bisa direnggutkan dari bentuknya. Saya sepakat dengan ini. Maka, ia menolak kecenderungan kritikus yang selalu melihat “di luar guci”—semisal sejarah, biografi, atau dampak sosial sebuah sajak—dan menganjurkan supaya melihat “ke dalam guci”. Bagaimana ia ditatah dan bagaimana bagian-bagiannya saling mengunci. Sebab, jika bentuk dari guci itu diubah, maknanya pun hilang. Namun, hal ini bukan berarti kita bisa menafikan yang satu untuk mengunggulkan yang lain. Pernyataan tersebut lebih tepat menunjuk pada hubungan simultan antara bentuk dan isi.
Penjelasan di atas sekaligus mengonfirmasi: Sebetulnya bukan kesalahan telak bila kritikus akademia bermaksud menjadikan kritik relevan secara sosial-politik. Jauh sebelumnya, hal ini telah disampaikan Terry Eagleton di samping Eliot.5 Eagleton, umpamanya, menunjukkan bagaimana tanda baca dalam tulisan D.H. Lawrence—yang menciptakan efek aliran dan spontanitas—berhubungan dengan visi dunia “organik”-nya yang pada gilirannya berhubungan dengan kritiknya terhadap kapitalisme industri.
Dalam sastra, kita mengenal “politik bentuk” (politics of form) dan “politik isi” (politics of content). Oleh karenanya, “bentuk bukanlah pengalihan perhatian dari sejarah, melainkan cara untuk mengaksesnya.”6 Betapapun mencela teoretikus yang mengajak memperkarakan kata-kata di atas halaman belaka, bila kita simak baik-baik, lelaku kritik yang Eagleton teladankan pun menunjukkan bahwa analisis secara dekat-ketat terhadap jalinan bentuk dan isi tetaplah menjadi yang utama. Artinya, close reading merupakan pangkal dari batas dan prinsip kritik sastra sebagai lelaku pembacaan yang dilaksanakan secara tertib serta metodis.
***
Dilema relevansi pada kritik mengingatkan saya pada apa yang pernah diutarakan Ignas Kleden—meski konteksnya berbeda—bahwa suatu pemikiran yang merespons perkara sosial akan senantiasa berkonfrontasi dengan kesulitan tetap, yakni antara “menjadi berdasar secara intelektual tetapi terlambat memenuhi relevansi sosial” atau “menjadi relevan secara sosial pada waktu yang tepat, tetapi compang-camping secara intelektual.”7 Dalam kritik, dilema ini terwujud pada benturan tak terelakkan antara “otonomi estetis” dan “determinasi ideologis” yang menuntut sikap yang disebut Eugene Goodheart sebagai “kegandaan pikiran terbuka” (doublemindedness).8
Sayang, hasrat memburu relevansi sering kali menjebak kritikus akademia pada reduksionisme ideologis radikal yang akhirnya mendegradasi sastra menjadi produk bentukan kondisi sosial-politiknya semata-mata. Walhasil, alih-alih melampaui kondisi-kondisi luar tersebut demi mempertahankan integritas disiplin, kritik akademik justru runtuh menjadi analisis compang-camping yang kehilangan pegangan pada hakikatnya sebagai disiplin ilmu sastra.
Lebih celaka lagi, segala persenjataan teoretis yang mulanya dimaksudkan demi memenuhi objektivitas dan keketatan prosedur sering digunakan sebagai lagak unjuk taring belaka sehingga kian menabalkan stigma elitisme, kenjelimetan kritik sastra mereka. Maka, upaya memulihkan “sorga yang rompal” itu, akhirnya malah menyebabkan “Kejatuhan Kedua”. Hal itu terjadi tiada lain karena sebentuk heroisme—yang terpancar dari pretensi menjadi relevan secara sosial-politik—yang telah menuntun mereka menempuh laku dompleng-mendompleng disiplin lain itu dan merongrong batas-batas keilmuan mereka sendiri.
Laku dompleng-dompleng dalam studi sastra kini telah menjadikan kritik sastra sebagai kajian budaya (kritik ideologis) belaka. Adapun pengamalnya serupa maling sakti yang menyusup ke Tembok Tamugelang kita: Membrengkal pagar spesialisasi dan menghapuskan batas kepakaran sastra. Karya sastra, dalam iman baru ini, dipandang sebagai teks sosial-kebudayaan mahaluas di mana semua yang diyakini sebagai sastra dapat disebut sastra—sepanjang si karya gathuk untuk mencapai agenda politik yang hendak dituju.
Saya cukup serujuk dengan Derek Attridge ketika menyebut bahwa “peralihan ke studi empiris di akademi sastra dalam dekade-dekade terakhir, telah membuka medan luas baru di mana petak-petak kecil dapat digali dan dianalisis.”9 Sebab itu, “tidak ada alasan mengapa ekspansi tersebut harus berhenti, terutama menimbang penulis baru terus muncul, sedangkan larangan-larangan lama untuk hanya meneliti penulis yang telah mendiang atau masuk kanon tak lagi efektif.” Namun, kemudian Attridge menorehkan keterangan. Tanpa bermaksud merendahkan analisis sastra yang diterbitkan akademia belakangan, ia menilai bahwa “sebagian besar dari karya-karya yang muncul setiap tahun, ternyata hanya menarik sangat sedikit calon pembaca, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil memberikan dampak perubahan.”
Masuknya kajian budaya dalam studi sastra, hemat saya, sebetulnya berdampak bukan hanya pada hilangnya batas kepakaran sastra, melainkan juga bagaimana prinsip-prinsip kritik kerap diabaikan—atau tak sadar telah terabaikan. Inilah persisnya yang disorot para penentang kajian budaya—si maling sakti yang menyabotase “mustika ampal kewibawaan kritik” sebagai disiplin ilmu mandiri. Saya tak hendak mengatakan kajian budaya haram. Tapi—
***
Kerja-kerja kritik sastra adalah sebuah act-event yang melibatkan pertemuan unik antara penulis, pembaca, dan teks. Adapun nilai kritik sastra tidak ditentukan oleh seberapa jauh ia mampu menjadi alat “advokasi politik” atau “risalah sosiologis” yang seringnya malah menjebak kritikus dalam peniruan terhadap ilmu-ilmu lain secara garing, semenjana, dan penuh oleh agenda. Maka, nilai suatu kritik, pertama-tama, dimistar dari seberapa jauh ia mampu merespons potensi nilai dari keterlibatan dengan sastra itu sendiri, alih-alih relevansi dan kegunaannya dalam segi-segi sosial-politik di luar dirinya.
Mungkin ada sebentuk kesenangan ketika menemukan relevansi antara karya sastra dengan problem-problem empiris. Meski demikian, “menjadi menyenangkan,” tukas Attridge, “tidak lantas menjadi bernilai.”10 Dus, ketika membicarakan kritik sebagai pengalaman sastra, ia adalah pengalaman yang melampaui sekadar kesenangan atau keterkaitan (relatability) selintas lalu. Begitupun menjadi relevan dalam pengertian kajian budaya. Tentu, terdapat perbedaan antara “kesenangan atas keuntungan” dengan kesenangan sastra yang lebih spesifik sebagaimana pembacaan untuk mengenali “kesastraan karya” berbeda dengan pembacaan untuk menemukan strategi ketahanan pangan, penulisan ulang memori trauma, mitigasi tsunami, atau kiat-kiat menjinakkan seorang suami.
Kesenangan dalam membaca sastra muncul dilumantari pengerahan techne yang inventif sehingga kuasa membuka celah bagi keliyanan (otherness) merangsek masuk ke dalam dunia kita yang selama ini “sama” dan “tertutup”. Pada titik itulah “kritikus mumpuni” ialah mereka yang mampu melacak jejak-jejak invensi tersebut. Dan satu-satunya cara, yakni dengan bersedia menghidupi teks sebagai “performa bahasa”, alih-alih “luaran penelitian” demi memenuhi kuota birokrasi kampus atau relevansi agenda sosial-politis yang bahkan bisa—dan lebih masuk akal—dilaksanakan tanpa ribet melewati pintu bernama “karya sastra.
Jika saya sempat menyebut kritik juga menyentuh dimensi etis, di sini saya ingin menegaskan: Tanggung jawab etis kritik menuntut sesuatu yang lebih dari upaya mengerahkannya demi tujuan sosial-politik untuk mengekspos imperialisme, rasisme, patriarki, dan semacamnya. Ia sebuah “pembacaan yang menaruh perhatian terhadap detail, terbuka pada kejutan, dan memiliki kesiapan diubah oleh teks itu sendiri.” Kritikus, sebagaimana ditegaskan Goodheart, “dapat menjatuhkan penilaian politik dan moral, hanya setelah ia melakukan upaya untuk memahami suatu karya dalam istilahnya sendiri.”11 Artinya, penilaian itu hanya boleh sejauh dimulai “dengan pengetahuan yang tepat tentang cara kerja sastra.” Barulah kemudian “apropriasi apa pun yang ingin dibuat darinya” mengikuti. Kritik terbaik, demikian kata Susan Sontag, “adalah yang melarutkan pertimbangan isi ke dalam pertimbangan bentuknya.”12 Kritik sastra adalah sebentuk penghormatan terhadap kerja inventif penulis.
Patut digarisbawahi: Setiap penulis memiliki taraf yang berbeda dalam kemampuannya melahirkan invensi sehingga pangkal dari penghormatan tersebut adalah perbedaan kualitas objek bacaan dan laku pembacaan yang tanpanya kritik akan berakhir dalam wilayah serbaburam di mana pembacaan secara masif diproduksi, tetapi gagal memberikan dampak perubahan yang menetap pada konstitusi mental pembaca. Pada hemat saya, memulihkan otoritas kritik, lebih-lebih dengan mendomplengi disiplin lain demi terlihat relevan, merupakan anomali lantaran relevansi sejatinya dimistar pada kemampuannya menjaga agar “surga pengalaman sastra” tetap terbuka.
Jika nilai karya sastra terletak pada fungsinya untuk terus-menerus mengeksplorasi apa yang berada di luar batas dunia yang dapat diketahui, maka dalam posisi ini, tugas si kritikus bertindak sebagai pihak yang menyaksikan dan mengartikulasikan (konduktor) peristiwa pembukaan tersebut. Kesadaran akan nilai yang khas dari karya sastra inilah, pada taraf lebih jauh, menjadi penting. Sebab, tanpanya, mereka akan terus-menerus merasa perlu meminta maaf atas elitisme masa lalu sembari perlahan-lahan mengubur disiplinnya di bawah tumpukan kajian budaya atau kritik ideologis yang mengauskan studi sastra itu sendiri.
Kajian budaya atau kritik ideologis dengan suspicious reading-nya, yakni penelanjangan atas kecenderungan “ideologis bawah sadar” suatu karya atau keterlibatannya dengan prasangka kelas dominan, ras, gender, preferensi seksual, misalnya, telah membuat keseimbangan kritis hilang dalam kesibukannya untuk mendakwa. Pertanyaan, semisal, “Apakah penggunaan diksi dalam puisi-puisi Chairil menunjukkan bahwa ia penyair sadar gender atau malah misoginis?” boleh saja diajukan. Akan tetapi, seorang kritikus sastra tak seharusnya mengajukannya begitu saja sebagai pertanyaan utama yang lumrah-lumrah belaka. Pasalnya, praktik kritik, apa pun objek materialnya, pertama-tama mestilah memulihkan kepekaan sastra dan “taktik” (tact)—apa yang sebelumnya telah kita sebut sebagai techne inventif,keterlibatan halus dan kompleks dari suatu karya oleh para pembaca kritis.
Kritik yang diberati pretensi relevansi sosial-politik, saya pastikan gagal mencapai keterlibatan itu. Sebab, dalam praktiknya, pembacaan selalu diamalkan dengan lebih dulu menenteng kapak ideologi, bahkan sebelum si kritikus sungguh-sungguh berdialog dengan karya. Kritik pun menjadi aktivitas integorasi dan teks yang hadir kepada kita—untuk meminjam kata-kata Paul Ricoeur—selalu dalam “posisinya yang bisu, yang hanya berbicara seperti sebuah partitur yang harus dihidupkan konduktor,” semakin bungkam belaka. Machiavelisme kritik semacam ini bukan hanya mengabaikan, tetapi juga menutup diri terhadap keasingan dan kebebalan bahasa yang justru menjadi nilai sebuah karya. Walhasil, si kritikus ideologis, si pengkaji budaya itu, gagal memahami bahwa sastra bukan melulu yang in presentia, melainkan juga yang in absentia.
***
Argumen di atas bukanlah sangkalan bahwa karya sastra dapat memiliki daya sebagai agen etis atau politik yang sanggup mengintervensi dunia. Di muka, kita sudah membahasnya. Persoalannya, dalam sastra, kekuatan tersebut tidaklah dapat diprediksi atau dikendalikan demi tujuan instrumental praktis-politis semata-mata. Pasalnya, sifat unpredictable dan unconditionabble itulah yang membuat segala dimensi lain yang berada di dalam sekaligus di luar sastra—baik catatan sejarah, pernyataan politik, argumen filosofis, dll.—menjadi lebih efektif ketimbang jika disampaikan melalui teks lain yang sama-sama menggunakan kata-kata sebagai sarana. Mari kita ambil satu contoh.
Diterima secara luas, Burung-Burung Manyar karya Mangunwijaya memiliki efek mendalam terhadap cara pembaca Indonesia dalam memandang periode revolusi. Melalui sosok Teto, Mangun membawa perspektif yang dalam banyak hal masih kerap dianggap tabu, yaitu narasi dari mereka yang berada di sisi seberang (pihak kolonial) untuk naik ke permukaan. Artinya, novel ini menantang narasi hitam-putih sejarah arus utama, persisnya melalui pelukisan utuh dan meyakinkan mengenai dilema kemanusiaan seseorang yang terjepit di antara memori kolonial dan kelahiran bangsa baru. Apakah keberhasilan itu murni dicapai Burung-Burung Manyar sebagai sastra, ataukah sebaliknya, dokumentasi sejarah alternatif?
Tidak diragukan lagi, dengan menyajikan materi sejarah sedemikian rupa dalam daya pikat rancang-bangun novelnya—katakanlah dengan memanfaatkan sumber daya fiksi seperti ketegangan asmara Teto dan Atik—Mangun menjangkau khalayak yang mungkin tak akan tersentuh catatan sejarah formal—yang tak ubahnya “gudang fakta mati”. Contoh ini sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa dalam sastra pembaca disuguhi sebentuk “materi sejarah” yang menyodorkan pemahaman baru tentang hakikat kebangsaan melalui cara yang memberikan mereka kesenangan pengalaman sastra—yang dicandrakan Attridge sebagai “kesenangan kompleks, yang melibatkan rasa masuk ke tanah baru dan menikmati kekuatan bahasa untuk mewujudkan hal tersebut.”13
“Seorang kritikus harus memiliki rasa akan fakta yang sangat berkembang tinggi” dan menilai bahwa sebuah fakta “bahkan dari tingkatan yang paling rendah sekalipun” adalah “karya yang lebih baik daripada sembilan per sepuluh jurnalisme kritis paling sok tahu.”14 Demikian Eliot menegaskan. Saya sarankan pernyataan itu tidak dipahami secara tanggung. Keliru keliru bila ia dipakai untuk membenarkan kritik sebagai perburuan isi yang lantas diverifikasi menggunakan fakta-fakta luar.
Bukannya fakta-fakta yang relevan itu tak penting. Fakta-fakta sejarah jelas mampu meningkatkan pengalaman pembaca. Namun, ia juga andal membanjiri dan mengalihkan perhatian pembaca dari karya sastra itu sendiri, dari sifat kesastraan yang tidak saja menjadikannya inventif, tetapi juga membuatnya sebagai titik perhatian dari kritik sastra. Anotasi bisa sangat vital dalam menjelaskan makna, tetapi bersamaan dengan itu, ia bisa juga mengganggu keterlibatan pembaca. Pun biografi dapat menerangi fitur-fitur puisi, tetapi juga dapat memasukkan citraan atau emosi tak relevan.
Persis yang diwanti-wanti Eliot, “perbandingan dan analisis”—yang keduanya alat utama kritikus—hanya boleh bekerja pada “mayat” di atas meja.15 Artinya, fokus pembacaan tetaplah pada si karya sehingga keliru bila kita terjebak pada keinginan untuk mengamalkan interpretasi yang kerap memasukkan potongan-potongan luar dan memasang-paksakannya ke tubuh teks seolah-olah inheren secara asali. Jika Eliot berseloroh bahwa mengetahui bon cucian Shakespeare unfaedah bagi pembacaan, demikian halnya mengetahui merek harmonika Sutardji, topi pet Sapardi, songkok Taufik Ismail, atau kemeja hitam Goenawan Mohamad. Bahkan, bila pun itu menyangkut hal-hal lebih relevan secara substansial dengan si karya, taruhlah jenis sakit parah yang diidap Chairil atau korespondensinya dengan Jassin. Dus, kendati pengetahuan akan fakta-fakta luar bisa saja memberikan konteks berharga, kontribusinya lebih bersifat ancillary.
Fakta-fakta historis itu memang punya haknya sendiri untuk ada—sebagaimana studi sastra berhak mewujudkan angan-angan menjadi relevan walau ujung-ujungnya kikuk dengan wajahnya sendiri. Namun, seorang kritikus mesti cerdas untuk mengetahui kapan ia harus memakainya dan kapan harus mengabaikannya sama sekali supaya informasi tersebut ditempatkan bukan sebagai berhala baru yang malah menutupi bagaimana bahasa ditatah si penulis. Bila si kritikus terlalu suntuk mengulik fakta tentang berapa kali, misalnya, Chairil keluar-masuk rumah sakit atau siapa perempuan yang pernah ditaksir, jelas laku demikian melemahkan ledakan kata-kata dalam sajak—yang berarti menimbun techne inventif-nya.
Di samping kritik ideologis, distant reading—yang dipopulerkan Franco Moretti—yang mengandalkan analisis data massal, algoritma, grafik, dan komputer untuk memetakan ribuan teks sastra sekaligus tanpa harus benar-benar membacanya secara konvensional pun merupakan perkembangan pembacaan yang, di satu pihak patut disambut, tetapi di pihak lain juga layak dikritisi. Kendatipun kini tersebar luas dalam studi sastra, agaknya jenis-jenis pembacaan tersebut memberi secuil belaka bagi pengalaman sastra itu sendiri. Kepentingan jenis-jenis pembacaan yang kini kian digandrungitersebut sesungguhnya terletak di wilayah luar, berdampingan dengan studi artefak budaya dan tujuan-tujuan politiknya.
Tentu, terdapat alasan atas pengembangan metode distant reading, katakanlah, bahwa kematian dapat memutus setiap upaya totalitas membaca semua karya. Di sisi lain, kesadaran tentang “terlalu banyaknya karya untuk dibaca dalam rentang hidup manusia” acap melahirkan—melegitimasi—berbagai artikulasi yang malah mendukung “ketidak-membacaan kritis” (critical not-reading) seperti pandangan feminis Amy Hungerford yang “tidak membaca David Foster Wallace” karena menurutnya “hidup terlampau singkat untuk membaca karya sastra (yang diakui sangat besar) seorang pria yang kehidupan pribadinya tampak jenuh dengan misoginisme.” Tetapi, mengapa pula kita harus membaca semua karya yang ada? Supaya menambal apa yang dahulu disesalkan Jassin karena tak mampu ia laksanakan?16 Jassin memang pernah bermaksud mewujudkan rencana raksasa semacam itu. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai pada mulanya direncanakan sampai 20 jilid.
Saya kira, betapapun penting, dan untuk mewujudkannya, kini lebih masuk akal, hal demikian mengandung sebentuk heroisme. Keinginan melalap seluruh teks yang beredar di muka bumi, entah dengan mendedikasikan seluruh sisa umur biologis atau dengan menyerahkan leher pada komputasi, mengisyaratkan ketakutan yang berakar pada hal yang sama: ketakutan akan kehilangan momen (fear of missing out). Kritikus mendadak gagap menghadapi ledakan karya dan terdesak entah oleh angin gila mana sehingga menanggalkan laku membaca cermat, menggantikannya dengan analisis data massal, algoritma, grafik, dan sejenisnya untuk memetakan ribuan teks sastra (barangkali) hanya untuk menepuk dada karena meyakini telah melampaui keterbatasan ruang-waktu.
Heroisme sedemikian rupa luput menginsafi satu hal: Kritik sastra bukanlah perkara penaklukan terhadap kuantitas dan keintiman membaca larik demi larik tidak bisa dibarter dengan grafik batang dingin. Meski berbantukan diagram pencar layar monitor, barangkali kita mampu memetakan pola sekian ratus novel karya perempuan selama rentang panjang masa tertentu. Namun, sesudah itu apa? Apakah setelah pola didiagramkan dengan berbantukan kecerdasan komputasi sejarah puisi Indonesia yang konon didominasi tradisi maskulin, lalu sekonyong-konyong berbalik alur?
Angka-angka statistik itu mungkin berhasil menjinakkan kecemasan kritikus sebagai manusia terhadap timbunan buku yang belum terbaca dan karya-karya yang mungkin terkubur atau dikubur tumpukan sejarah arus utama. Namun, mereka sekaligus menguapkan elemen purba dari aktivitas membaca itu sendiri, yakni perjumpaan batin yang tak terukur kalkulasi matematis mana pun. Kelatahan menjadi serbatahu, serba-membaca, inilah yang rawan menjebak si kritikus pada bentuk kepalsuan intelektual baru. Ilusi bahwa ketidaktahuan adalah dosa besar yang harus ditebus dengan bantuan mesin penghitung wacana, meski ia tahu, hal itu mematikan kemanusiaannya.
Dalam satu sisi, distant reading yang bersifat teleskopis adalah praktik anti-kematian (antinecrotic), yakni praktik yang menunda efek pembatasan dari kematian. Akan tetapi, ia juga berarti praktik “anti-membaca”; menggantikan keterlibatan manusia secara langsung dengan sastra. Tanpa harus berantipati, maaf beribu maaf kalau saya belum bisa menerima praktik-praktik semacam itu, kecuali dengan satu syarat yang itu pun ditulis dengan setengah hati: sejauh proses iteratif itu diamalkan dengan berayun antara membaca jarak jauh dan membaca ketat-dekat—hal yang serupa berlaku pada analisis budaya.
Adalah fakta yang menggairahkan bagi saya, sesungguhnya, mendapati studi sastra kini mempunyai pusparagam persenjataan interpretatif sarwacanggih yang dapat dibidikkan ke teks mana pun. Pembacaan yang menitikberatkan detail juga masih kita temui dilakukan sebagian orang—meski pada sebagian yang mungkin lebih berjelempah bilangannya, kritik kerap dikerahkan dengan pembacaan yang tak lagi dituntun sensibiltas interpretasi dalam batas disiplin ilmu karena, sebaliknya, lelaku itu memang dimotori semangat menyapu habis batas disiplin.
Saya tak bermaksud mengatakan semua cabang studi sastra sejenis itu tak mungkin berkontribusi pada pengalaman sastra atas karya-karya individual. Namun, kontribusi yang lebih signifikan saya kira tetap datang dari close reading; lelaku pembacaan yang—meminjam kata-kata Derek Attridge, “menghormati, menegaskan, dan memberikan keadilan bagi kerja keras inventif sang pengarang”—betapapun yang kita jangkau hanya secebis dari yang mahaluas itu, yakni dengan menjadikan “karya sastra bersetia sebagai karya sastra, dan bukan sekadar dokumen jenis lain.”17
Bersambung.
- Bloom, Harold. The Western Canon: The Books and School of the Ages. Harcourt Brace & Company. 1994, hlm. 522. ↩︎
- Bloom. The Western Canon, hlm. 523. ↩︎
- Eliot, T.S. The Use of Poetry and the Use of Criticism: Studies in the Relation of Criticism to Poetry in England. Faber and Faber, 1933, hlm. 64. ↩︎
- Eliot menekankan pentingnya menjaga “batasan filosofis” agar seorang kritikus tidak beralih rupa menjadi filsuf, sosiolog, atau psikolog, dan memuji Samuel Johnson sebagai teladan integritas kritik karena kemampuannya bersetia pada batasan disiplin sehingga puisi tetap dipandang sebagai puisi dan bukan hal lain. Eliot, The Use of Poetry and the Use of Criticism, hlm. 64. ↩︎
- “… kita dapat belajar banyak tentang kritik dan tentang puisi dengan memeriksa sejarah kritik, bukan sekadar sebagai katalog gagasan berturut-turut tentang puisi, melainkan sebagai proses penyesuaian kembali antara puisi dan dunia di mana dan untuk siapa ia diproduksi”. Eliot, T.S. The Use of Poetry and The Use of Criticism, hlm. 26—27. ↩︎
- Eagleton, Terry. How to Read a Poem. Blacwell Publishing, 2017, hlm. 8. ↩︎
- Kleden, Ignas. “Relevansi Sosial atau Relevansi Intelektual: Sebuah Rekapitulasi”. Dalam Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. LP3ES, 1988, hlm. xi. ↩︎
- Eugene Goodheart mencatat adanya ketegangan mendasar antara estetika—yang menekankan otonomi karya seni dan perenungan keindahan secara objektif (disinterested)—dengan ideologi yang menyangkal ketidakberpihakan tersebut. Menaruh perhatian pada keduanya menuntut kritikus memiliki “kegandaan pikiran terbuka” (doublemindedness)”. Ia juga mengkritik estetisisme sempit yang membuang aspek ideologis sekaligus menolak pandangan Marxis radikal yang memperlakukan karya sastra melulu sebagai “kesadaran palsu” yang ditentukan oleh kondisi pembuatannya. Baginya, sastra besar mampu menampung sekaligus melampaui (transcended) kondisi ideologis tersebut melalui pencapaian estetisnya. Goodheart, Eugene. Does Literary Studies Have a Future? University of Winconsin Press, 1999, hlm, 113. ↩︎
- Attridge, Derek. “Literary Experience and the Value of Criticism”. Dalam The Values of Literary Studies: Critical Institutions, Scholarly Agendas. Cambridge University Press, 2015, hlm. 250. ↩︎
- Attridge. “Literary Experience and the Value of Criticism”, hlm. 254. ↩︎
- Goodheart, Eugene. Does Literary Studies Have the Future?, hlm, 16. ↩︎
- Sontag, Susan. Against Interpretation and Other Essays. Farrar Straus Giroux, hlm. 12. ↩︎
- Attridge. “Literary Experience and the Value of Criticism”, hlm. 254. ↩︎
- Eliot, T.S. “The Function of Criticism”. Dalam Selected Essays. Harcourt Brace & World,hlm. 21. ↩︎
- Eliot. “The Function of Criticism”, hlm. 21.
↩︎ - Di samping kerap dikritik karena dianggap “kurang ilmiah”, “terlalu banyak mengandalkan perasaan” dalam membahas sastra, dan “mencampurbaurkan politik ke dalam sastra”, Jassin juga dikritik karena dianggap “tidak adil memperlakukan para pengarang Indonesia”. Sebab, ”belum membicarakan karya semua pengarang Indonesia”—sebuah kritik yang bila menimbang surat Trisno Sumardjo, cenderung didorong keinginan pribadi untuk dapat dilegitimasi oleh Jassin. Eneste, Pamusuk. H.B. Jassin Paus Sastra Indonesia. Djambatan, 1987, hlm. 72. ↩︎
- Attridge. “Literary Experience and the Value of Criticism”, hlm, 258. ↩︎
Yohan Fikri adalah kritikus sastra.
Editor: Royyan Julian
Foto: Ikrar Izzul Haq


