Di awal tahun 2025, pemerintahan Prabowo Subianto merencanakan pembentukan sekolah rakyat khusus untuk anak-anak kalangan ekonomi bawah. Percaya atau tidak, sekolah rakyat juga pernah diinisiasi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa awal kemerdekaan Indonesia sebagai akses pendidikan formal bagi anak-anak kelas ekonomi rendah.
Berkenaan dengan PKI, akan terlintas di benak kita salah satu partai yang sangat sensitif untuk dimunculkan di era saat ini. Akan tetapi, sebagai generasi yang terdidik, sudah selayaknya kita memahami sesuatu dari berbagai sudut pandang di samping beragamnya narasi yang muncul di tengah masyarakat. Di awal pembentukannya, PKI merupakan partai nonkooperatif terhadap pemerintah Belanda. Kemunculan PKI didasari oleh masuknya paham Marxisme-Leninisme di kalangan intelektual muda revolusioner kala itu, sebut saja Semaun, Darsono, Musso, dkk. Sebelum PKI muncul, terdapat organisasi yang memiliki basis massa di kalangan rakyat menengah ke bawah, seperti Staatsspoorwegen Bond (SS-Bond) dan Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP), yang dekat dengan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Sebagaimana ditulis oleh Aidit dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-35 berdirinya PKI pada 23 Mei 1955, bahwa PKI merupakan anak zaman yang lahir di waktu yang tepat. Pasca revolusi proletar/revolusi Rusia tahun 1917, muncul sintesa gerakan revolusioner di berbagai negara termasuk Indonesia. Aidit berpandangan bahwa kemunculan PKI adalah panggilan zaman ketika kesadaran nasional dan intelektual bumiputra mulai bermunculan di Indonesia. Kapitalisme dan imperialisme merupakan paham yang sangat dibenci oleh PKI, sebagaimana Aidit mengutip pandangan Stalin bahwa imperialisme ialah seburuk-buruknya tindakan manusia, sebab dampaknya berujung pada penindasan dan pemerasan yang tidak berperikemanusiaan. Akibatnya, kemunculan kelas proletar dan borjuis tidak dapat dihindari. Karl Marx berkata bahwa bagi imperialisme, sejarah adalah hakimnya dan kaum proletariat sebagai eksekutornya.
Kedudukan PKI sebagai kekuatan politik diharapkan mampu melemahkan kapitalisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Belanda saat itu. Munculnya pemberontakan PKI di tahun 1926 merupakan gertakan dan peringatan bagi Belanda akan kebangkitan bangsa Indonesia. Kali ini, penulis tidak akan membahas panjang lebar berkenaan dengan kiprah PKI sebagai partai politik, melainkan berfokus pada program pendidikan. Seberapa besar perhatian PKI terhadap pendidikan nasional? Lalu, bagaimana konsep pendidikan nasional menurut pandangan PKI? Berikut penulis paparkan bagaimana pandangan tersebut dituangkan dalam sebuah seminar pendidikan nasional PKI pada tahun 1960.
Di tengah ramainya liga demokrasi yang muncul, PKI mengadakan seminar umum di lingkungan partai dengan mengusung tema pendidikan. Tujuan pembahasan pendidikan diharapkan menjadi bagian dari tuntutan revolusi Indonesia (revolusi Agustus 45). Berdasarkan sejarah pendidikan di Indonesia, sejak awal abad ke-20 sudah muncul dualisme pendidikan, di antaranya pendidikan berbasis kolonial dan pendidikan pribumi. Sehingga setelah otoritas negara jatuh ke tangan republik, diharapkan dualisme tersebut mengerucut terhadap pendidikan Indonesia dengan cara revolusi. Revolusi di bidang pendidikan bagi PKI haruslah mengabdi kepada revolusi politik dan revolusi ekonomi, sehingga muncul revolusi pendidikan yang progresif dengan pola perincian yang jelas. Hal itu merujuk pada penelitian H.J. Heeren bahwa di Indonesia pascarevolusi Agustus mengalami tendensi pendidikan, sehingga hal tersebut menekan laju anak-anak memperoleh pendidikan yang adil dan setara. Tercatat pada tahun 1953-1954 persentasenya sebesar 46,4% mahasiswa berasal dari anak-anak profesor, opsir tentara, pekerja-pekerja merdeka, industrialis, dan pegawai tinggi lainnya. sementara 41,5% berasal dari anak guru SMA dan SM, pengusaha toko, pensiunan, dan bintara. Sisanya, sebanyak 12,1% berasal dari anak petani, kaum buruh, guru sekolah agama, pegawai rendahan, dan tamtama. Hal itu dipandang PKI sebagai bagian dari ketidaktercapaian Revolusi Agustus 1945. Oleh karena itu, diperlukan adanya revolusi pendidikan umum secara nasional dan bersifat kerakyatan untuk mendukung generasi akan datang agar menjadi manusia yang mengabdi pada tanah air dan tidak menjauhi rakyat.
Sebagaimana arahan dalam seminar tersebut, bahwa anggota partai yang juga berprofesi sebagai guru harus ambil bagian untuk mendorong revolusi pendidikan nasional. Aidit selaku ketua CC PKI dalam kongres ke-IV partai pernah mengatakan, “Para guru anggota partai, disamping harus berusaha menjadi marxis yang baik juga harus menjadi pengajar dan pendidik tipe baru yang ahli di bidangnya, di vaknya, dan dicintai oleh murid serta orang tua murid.” Selain di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan menjadi sorotan PKI sebagai wujud revolusi pendidikan nasional. Kebudayaan diharapkan mengedepankan riset nonkolonial, serta yang terpenting bersifat kerakyatan. Untuk itu, PKI mengajukan beberapa tuntutannya untuk pendidikan, antara lain: menambah anggaran belanja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan; menambah jumlah sekolah, gedung, dan fasilitas lapangan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa; menambah peralatan sekolah; mengembalikan gedung-gedung pendidikan sebagaimana fungsinya; menghapus uang ujian; menurunkan harga buku pelajaran; memperbaiki nasib guru dan buruh pendidikan, memberantas buta huruf, serta menyelenggarakan pertukaran kebudayaan antarsuku-bangsa.
Khusus di bidang kebudayaan, PKI menuntut agar melarang subversi imperialisme di bidang kebudayaan pada film, musik, bacaan, dll. Selain itu, untuk kesejahteraan pelaku budaya pemerinta harus menurunkan pajak bagi para seniman, pajak tontonan, dan pajak impor buku-buku ilmiah, serta memberikan subsidi bagi pelaku dibidang kebudayaan.
Apa Pentingnya Pendidikan Menurut Perspektif PKI?
Secara teoretis, bagi PKI pendidikan penting untuk membentuk watak manusia seutuhnya. Merujuk pendapat M.I. Kalinin, PKI menyepakati bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk jiwa manusia serta moral pelajar. Dengan program belajar minimal 10 tahun, kaum pelajar akan menjadi manusia. Selain membentuk jiwa manusia, pendidikan juga mempunyai tugas dalam pembentukan jiwa intelektual pemuda-pemudi Indonesia. Pendidikan juga merupakan sarana atau wadah penggodokan agar terlahir pemuda yang memiliki pandangan tentang tanah airnya. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Soekarno bahwasanya dengan pendidikan, pemuda akan menjadi patriot komplit bangsa, patriot dalam lapangan politik, patriot dalam lapangan ekonomi, patriot dalam lapangan kebudayaan, dan patriot dalam bidang sosial.
Pendidikan sudah seharusnya mengikuti revolusi politik, sehingga pendidikan di tahun 1960, sebagaimana diusulkan oleh PKI, terwujud untuk merealisasikan Manipol-USDEK yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Tujuannya agar Revolusi Agustus 1945 benar-benar tercapai dengan semangat antiimperialisme dan antifeodalisme yang berdasar pada pembentukan watak pengabdian kepada tanah air dan rakyat Indonesia, serta menumbuhkan paham multikultural dengan menerapkan perdamaian dan persahabatan antarsuku dan bangsa. Berdasarkan hal tersebut PKI berpandangan bahwa pendidikan harus mendukung Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya di segala bidang, terlebih pendidikan.
Bagaimana Asas-Asas Pendidikan Nasional Menurut Perspektif PKI?
Merujuk M.J. Langeveld, secara morel pendidikan atau mendidik merupakan usaha orang dewasa untuk mendewasakan serta membantu anak yang belum dewasa agar mencapai titik kedewasaannya. Seperti itulah pendidikan yang diasumsikan oleh PKI. Berdasarkan penyampaian dalam seminar partai tentang pendidikan, PKI menambahkan bahwa dengan pendidikan diharapkan pemuda-pemudi Indonesia menjadi manusia baru harapan ibu pertiwi serta manusia yang dapat membangun hari esok dengan kebahagiaan, melawan kekolotan, dan keterbelakangan, serta melawan segala keusangan. PKI juga berpandangan bahwa mendidik manusia secara utuh bukan berarti menjejalkan berbagai macam disiplin ilmu kepada anak-anak. Pendidikan semacam itu merupakan produk pendidikan borjuisme.
Target untuk menjadikan anak-anak “serba mampu” justru akan memisahkan anak dari perjuangan tanah airnya, tidak totalitas terhadap kajian intelektualnya, serta membebani siswa untuk menghafal buku sebanyak-banyaknya. Ada 5 asas yang disampaikan di dalam seminar pendidikan nasional tersebut, yaitu
Mendidik untuk mengenal dan mencintai tanah airnya. Dalam hal ini PKI berpandangan bahwa isi pokok dari tanah air ialah rakyat, sehingga tujuan awal pendidikan adalah agar mencintai rakyatnya. Selain rakyat, komponen tanah air juga termasuk alam, sejarah, ekonomi, dan kebudayaannya. Dengan mengenal hal-hal tersebut, akan muncul rasa cinta tanah air serta membenci hal yang buruk bagi bangsanya.
Semakin tinggi pengurangan tingkat buta huruf, maka cita-cita revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya akan cepat selesai. Dalam hal ini PKI berpandangan bahwa revolusi Agustus 1945 tidak akan apabila hanya mengandalkan otak dan tangan tetapi meninggalkan semangat revolusioner. Revolusi tersebut juga harus dimunculkan melalui semangat revolusioner yang menyala-nyala serta cakap dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sebagai wujud aksinya, ilmu pengetahuan akan terus berkembang apabila dipraktikkan secara langsung atau pun tidak langsung dengan fakta-fakta dan realitas yang sedang berkembang di lingkungannya, terutama yang berkenaan dengan proses produksi. Untuk itu, revolusi akan cepat tercapai apabila menggunakan marxisme sebagai senjatanya.
Persahabatan dan perdamaian antarsuku bangsa. Persoalan ini bagi PKI merupakan masalah yang sangat prinsipiel dan mendesak bagi setiap manusia di seluruh dunia. Perjuangan untuk mencapai perdamaian dan persahabatan antarbangsa-bangsa bagi mereka merupakan suatu hal yang luhur. Perlunya penanaman nilai ini dimaksudkan agar manusia dapat mencintai antarsesama manusia dari negeri mana pun serta tidak memandang status sosial antarmanusia. Adalah bentuk kejahatan apabila merusak cinta-kasih antarsesama manusia, bangsa, dan pembedaan warna kulit. Dengan adanya perdamaian maka muncul jaminan sebagai dasar pembangunan sosialis, serta jaminan untuk saling mengerti dan membantu dalam hal ekonomi serta kebudayaan bangsa-bangsa lain.
Cinta terhadap kerja dan mencintai rakyat yang bekerja. PKI membagi struktur sosial menjadi dua kelas, yaitu kelas penghisap dan kelas yang terhisap. Dengan pembagian kelas tersebut akhirnya muncul pula dua kalangan, yaitu kalangan kerja otak dan kerja badan. Kelas penghisap menganggap bahwa kerja otak adalah yang paling mulia dan paling menentukan, sedangkan kelas yang terhisap dengan sistem kerja badan dianggapnya sebagai manusia hina seperti halnya lapisan massa rakyat pekerja luas. Dua watak tersebut menjadi problem sehingga lebih sering memunculkan pertentangan. Imbasnya, di lapangan sosial masyarakat pertentangan tersebut semakin terlihat apabila tetap menerapkan sistem pendidikan dengan gaya kolonial. Dalam pandangan PKI, cinta terhadap pekerjaannya merupakan bekal untuk membangun semesta, namun juga harus diiringi dengan menghormati dan menghargai rakyat yang bekerja.
Mencapai keselarasan hidup. Dalam hal ini secara material dan moral seorang anak akan menjadi dewasa, berkeluarga, lalu mempunyai anak. Setiap anak sangat mencintai orang tuanya, begitupun sebaliknya orang tua sangat mencintai anaknya. Hubungan timbal balik tersebut secara realistis membutuhkan keselarasan hidup dari tiap-tiap manusia dalam keseluruhan hidupnya. Berkaitan dengan hal itu, pendidikan mempunyai tugas untuk membantu tiap-tiap manusia agar memiliki keselarasan hidup dalam berumah tangga, mendidik anak, serta menumbuhkan pemuda-pemudi yang mencintai dan membantu pekerjaan orang tuanya.
Ainun Novaldi belajar di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang. Kini ia menjadi pengajar sejarah.
Editor: Ikrar Izzul Haq
