Sesak jagat media sosial mewartakan sebuah bencana, sebuah tragedi yang bahkan bisa bikin seseorang enggak jadi masturbasi. “Sumatra tidak hanya kebanjiran air, tetapi juga kebanjiran bukti,” ucap seseorang dalam dimensi yang berkurang satu di lini masa medsosku. Sejurus seperguruan, warta bencana Sumatra naik bersama narasi dialektis bahwa yang terjadi di sana ialah segumpal akumulasi polah manusia atas alam. Banjir memang air, tetapi bukan air yang menyebabkan banjir.
Dalam melihat suatu fenomena, seseorang harus lebih dulu melepaskan diri dari paradigma mengkotak-kotakkan. Dalam artian, tak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba atau sekonyong-konyong jatuh dari langit belaka. Tak ada asap tanpa api.
Melihat asap, berarti juga melihat api, dan melihat api, berarti juga melihat sekitar api. Dengan kata lain, holistik. Dalam lanskap yang lebih luas itu, materi-materi menjangkit satu sama lain dalam rangka mengontruksi materi lainnya. Ketika materi lainnya itu sudah terkonstruk, ia juga akan saling menjangkiti materi yang lain dan melahirkan materi yang lain lagi. Hal ini bukan semacam looping, melainkan sebuah pelacakan. Sebab antarmateri yang saling berjangkit itu akan melahirkan materi aksen. Alias, materi yang berbeda. Pada tataran paling mendasar, hubungan antarmateri ini akan mengantarkan seseorang pada akar suatu fenomena. Tentu saja, jika sedari mula seseorang itu telah melepaskan diri dari paradigma mengkotak-kotakkan.
Demikianlah banjir di Sumatra tidak didalangi oleh air. Malah air itu adalah konsekuensi dari interaksi antarmateri yang telah terjadi sebelumnya. Katakanlah deforestasi, penebangan liar, pembebasan lahan, dan lain-lain; alias kerusakan ekologis. Segala bentuk degradasi lanskap alam inilah yang kemudian bertemu siklon tropis dan melahirkan banjir di Sumatra. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas seluruh rentetan konsekuensi bencana ini?
Berusaha lebih progresif, warta berita bencana di Sumatra tidak hanya melahirkan narasi tanding untuk melawan dogma laten: bencana adalah takdir. Lebih jauh, langkah-langkah konkret turut diambil dalam hal penanganan bencana. Apabila sebelumnya kita memiliki tren “open donasi” sebagai upaya solidaritas terhadap korban, hari ini melalui banjir Sumatra langkah penanganan merangsek masuk ranah politik.
Kemajuan langkah ini juga tidak datang tiba-tiba. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari bangunan narasi tanding yang digencarkan sebelumnya. Banjir Sumatra yang terjadi akibat kerusakan ekologis, hanya dimungkinkan lolos lewat regulasi politik. Walhasil, narasi yang mengemuka ialah bencana yang menimpa Sumatra adalah akibat dari akumulasi kebijakan politik pemerintah yang merusak alam. Namun, mengapa dan untuk apa?
Keputusan politik juga merupakan keputusan ekonomi. Jika keputusan politik yang dibicarakan ialah mengobjek alam, berarti ekonomi yang hendak diloloskan juga mengobjek alam. Lagipula, degradasi lanskap alam selalu berarti akumulasi kapital. Perubahan alam sama dengan perubahan ekonomi. Nahasnya, perubahan ekonomi itu hanya terpusat pada pemilik modal saja. Dengan kata lain, masyarakat yang tinggal di mana lanskap alam itu sedang dikeruk, cuma dapat getahnya.
Di Sumatra hari ini, tepat di wilayah-wilayah terjadinya banjir, telah lama berdiri tambang emas, geothermal, PLTA, perkebunan sawit, dan industri lain yang kian beranak pinak. Industri-industri inilah yang mendegradasi lanskap alam, mencederai hulu-hilir resapan air, dan menciptakan banjir di tengah kondisi iklim serba tanpa aba-aba–kondisi iklim yang sejatinya juga disebabkan oleh industri sendiri. Terma industri ialah terma dagang. Sesuatu diproduksi, dilempar ke pasar, dan dikonsumsi melalui pertukaran. Skema pertukaran ini tampak adil dalam paradigma mengkotak-kotakkan. Namun belakangan, penampakan adil itu kian samar saja, sebab satu-satunya yang diuntungkan dalam industri hanyalah pemilik modal.
Pemodal dalam skema industri kapital berkonsolidasi dengan pemangku kebijakan untuk mengambil langkah politis yang mencederai alam. Mengubah lanskap ekologis demi keuntungan sebagian kecil pihak dan menjatuhkan bencana di tanah orang-orang yang tak bersalah. Apakah Prabowo sebagai pemilih PT Tusam Hutani Lestari di Aceh kena dampak banjir? Tidak. Masyarakat Aceh, iya. Apakah para petinggi PT Agincourt Resources dan PLTA Batang Toru di Batang Toru kena dampak banjir? Tidak. Masyarakat Batang Toru, iya. Apakah seluruh petinggi industri-industri di tanah Sumatra kena dampak banjir? Tidak. Masyarakat Sumatra, iya. Apakah 867 korban jiwa banjir Sumatra adalah petinggi industri-industri yang mendegradasi alam Sumatra, menyumbang krisis iklim, dan melahirkan bencana ekologis skala besar? Bukan. Para petinggi industri itu masih hidup dan masih terus berbisnis.
Muhammad Jibril menyelesaikan studi sastra di Universitas Airlangga. Kini memenuhi fitrahnya sebagai seorang pekerja.
Editor: Ikrar Izzul Haq
