Langit makin mendung. Agustus berlalu, dan September bertambah kelabu. Bukan oleh awan kumulus, melainkan kabut asap tebal yang melayang-layang, bangkit dari rawang dan gambut yang membara, seperti arwah penasaran yang menuntut pembalasan.
Orang-orang telah diimbau mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Saya membentangkan pintu suatu pagi dan menemukan tetangga di depan rumah tetap saja membakar sampahnya, seperti hari-hari biasa, seperti tak ada kejadian gawat apa pun. Asap mengepul dari pekarangan, membentuk semacam awan kumulonimbus abu-abu yang perlahan merayap ke cakrawala. Indeks kualitas udara di layar mengabarkan bahwa kota kami di belantara Sumatera ini berada dalam kategori: sangat tidak sehat. Tetangga saya cuek saja ikut menyumbang polutan itu dan membuat hati kami dongkol. Meskipun tidak ada indeks kualitas perasaan, saya sangat tahu kadarnya tentulah sama: sangat tidak sehat. Ajaibnya, ketika bersirobok di jalan, saudara terdekat saya itu mengenakan masker kain dua lapis!
Suatu malam, pada acara takziah hari ketiga kematian seorang tetangga, sebagai insan yang punya hobi hidung meler dan radang tenggorokan saya datang bak alien karena sendirian mengenakan masker. Dalam kabut asap yang pekat dan semerbak aroma sangit menusuk hidung hingga meninggalkan jejak getir di tenggorokan, orang-orang tetap melanjutkan hidup dengan santai dan penuh keberanian. Tak hanya asap yang bersejingkat dari batang-batang pohon di hutan dan lahan yang terbakar, kepulan asap pun bertambah pekat oleh batang-batang rokok yang disulut di selipan jemari para pelayat. Asap menghambur ke mana-mana. Seorang bocah lelaki terbatuk-batuk tiada henti di pangkuan seorang bapak yang kemudian segera meninggalkan bangkunya. Tiada yang peduli, atau mungkin kita semua sudah terlalu terbiasa.
Beberapa hari lalu, ketika tanah air masih diselimuti kabut oleh pohon-pohon yang terbakar, Presiden Prabowo Subianto justru tertangkap kamera tengah menyiram bibit pohon dalam sebuah seremoni KTT BRICS di India. Pemandangan itu terasa seperti sebuah lelucon. Di satu tempat, orang menanam pohon. Di tempat lain, orang menghirup asap dari pohon yang terbakar. Benar-benar seperti judul bukunya: Paradoks Prabowo (dan tampaknya kita belum menemukan solusinya)!
Hari-hari belakangan ini kita bagai tak putus dirundung malang. Belum usai kabut asap, hujan abu lebat akibat letusan Gunung Anak Krakatau membuat operasional delapan pelabuhan udara terganggu. Menara pemandu lalu lintas udara terus bersiaga menatap langit, memantau arus lalu lintas abu vulkanik. Ribuan penerbangan mengalami pembatalan, penundaan, dan pengalihan, sementara ratusan ribu penumpang harus mengubah rencana perjalanan mereka.
Angin memang tidak punya KTP ataupun paspor. Asap dan abu melintasi batas-batas wilayah tanpa perlu mengetuk pintu kantor imigrasi. Karena itu, masalah lingkungan tidak pernah sesederhana persoalan halaman rumah. Asap yang dibakar tetangga memang menjengkelkan. Rokok yang dinyalakan di tengah kerumunan memang menyebalkan. Kita memang perlu berhenti membakar sampah sembarangan, berhenti merokok di ruang publik, memakai masker, menjaga kesehatan, menanam pohon, dan melakukan segala macam tindakan baik yang masih mungkin kita lakukan. Namun, kita juga harus berhati-hati agar semua persoalan itu tidak berhenti sebagai kesalahan individu.
Sebab ada asap yang tidak lahir dari halaman rumah kita. Ada kebakaran yang terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Ada izin, tata ruang, pengelolaan lahan, pengawasan, penegakan hukum, mitigasi bencana, kebijakan lingkungan, dan keputusan politik yang berada jauh di atas kemampuan seorang warga untuk mengubahnya sendirian. Di sinilah masalahnya. Kita sering diminta menjadi manusia yang baik ketika sistem yang mengelilingi kita justru dibuat dengan buruk. Kita diminta menanam pohon ketika hutan terus dibabat tutupan lebatnya. Kita diminta menghemat air ketika tata kelola lingkungan buruk. Kita diminta memakai masker ketika udara telah tercemar. Kita diminta mindfulness ketika dada sesak oleh asap. Kita diminta sabar ketika kebijakan publik membuat hidup semakin sulit.
Tentu saja, warga harus melakukan apa yang bisa dilakukan, tetapi jangan sampai ajakan kepada tanggung jawab personal berubah menjadi cara paling mudah untuk mencuci tangan dari tanggung jawab struktural. Jika rumah kita terbakar karena kita menyalakan kompor sembarangan, tentu kita harus belajar berhati-hati. Akan tetapi, apabila seluruh kampung terbakar berkali-kali, kita tidak bisa terus-menerus disuruh memeriksa apakah masing-masing dari kita sudah mematikan kompor. Kita harus bertanya, siapa yang mengelola kampung ini? Siapa yang bertanggung jawab atas pencegahan kebakaran? Mengapa kebakaran terus berulang? Mengapa pemadam selalu datang terlambat setelah api membesar?
Sebab berita buruk bukan sekadar berita buruk. Ia adalah akibat dari kebijakan buruk.
Dalam diskusi buku Jejak Undang-Undang Simbur Cahaya Beraksara Ulu (Penerbit Minhaj Pustaka, Januari 2026) di Pekan Pustaka Palembang VIII, Agustus lalu, disinggung bahwa masyarakat di masa lalu memiliki aturan yang cukup rinci dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Filolog Muhammad Haidar Izzuddin mendedahkan bahwa di naskah Simbur Cahaya dalam aksara Ulu yang ia temukan terdapat aturan mengenai larangan dan sanksi terhadap tindakan yang dapat merusak lingkungan. Aturan dusa pembakaran dan perusakan alam termasuk dalam tindakan yang mendapat besaran denda tergolong tinggi. Talang (lahan kering tempat warga berladang) apabila terbakar dikenai denda sebesar 5.000 disertai kewajiban membayar seekor kambing. Bahkan merajang tebu, pisang, pinang, atau nyiur didenda 2 laksa dan seekor kambing. Tindakan yang dalam konteks modern dianggap sepele, tetapi dikategorikan sebagai perusakan alam berat karena berpotensi mengganggu kehidupan komunitas, mengancam kesehatan masyarakat, dan merusak keseimbangan alam.
Di lain kesempatan, Filolog Mu’jizah mengemukakan gagasan bahwa naskah-naskah kuno semestinya tidak hanya dianggap sebagai pusaka masa lalu, tetapi juga pustaka yang digali sebagai sumber kearifan lingkungan. Gagasan itu menarik karena manusia modern sering membanggakan dirinya sebagai makhluk paling berakal dan paling berperadaban. Manusia mempunyai satelit, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, gedung pencakar langit, dan berbagai macam teknologi yang membuat manusia merasa jemawa telah berhasil menaklukkan alam, tetapi berkali-kali alam membuktikan, bahwa gerak alam telah membuat manusia luluh lantak.
Orang-orang di selatan Sumatera, sebutnya, dilarang menebang pohon sialang. Boleh jadi karena pohon itu menjadi rumah bagi koloni lebah. Dan rumah bagi lebah berarti tempat bagi terbentuknya sarang madu yang berguna bagi kehidupan manusia. Hal yang tampaknya sederhana itu sesungguhnya menyimpan cara kontemplasi yang kompleks. Manusia tidak berdiri sendirian. Ia hidup karena makhluk-makhluk lain hidup. Keberlangsungan manusia bergantung pada keberlangsungan sesuatu yang sering kali tidak kita anggap penting: lahan gambut yang tidur, pohon yang menjulang tinggi, juga kepak sayap serangga mungil.
Persoalannya, kita sebenarnya sudah memiliki aturan. Kita memiliki undang-undang. Kita memiliki lembaga. Kita memiliki ahli. Kita memiliki teknologi. Kita memiliki alat peringatan dini. Kita bahkan memiliki begitu banyak seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan lingkungan. Namun, apa gunanya semua itu jika pengetahuan tidak berubah menjadi kebijakan dan kebijakan tidak berubah menjadi tindakan? Kita bisa mengetahui El Niño Godzilla akan datang. Kita bisa memprediksi musim kemarau akan berlangsung lebih panjang. Kita bisa mengetahui bahwa hutan dan lahan akan lebih rentan terbakar. Akan tetapi, tahu hanya semata tahu, memprediksi hanya sebatas memprediksi, membuat aturan hanya sekadar membuat aturan. Tak ada pencegahan, mitigasi, dan penegakkan aturan.
Pada akhirnya, masyarakatlah yang menghirup asap. Masyarakatlah yang batuk. Masyarakatlah yang harus berebut masker. Masyarakatlah yang menutup pintu dan jendela. Masyarakatlah yang harus mengurung diri di rumah ketika udara sudah tidak sehat. Karena itu, janganlah seluruh beban moral dilemparkan kepada warga. Jangan menyuruh orang yang dadanya sesak untuk sekadar menarik napas dalam-dalam dan mindfulness. Ada saatnya seseorang memang harus menenangkan diri, tetapi ada saatnya pula ia berhak marah. Bahkan, kemarahan kadang-kadang merupakan bentuk paling jujur dari kesadaran.
Orang-orang yang terus-menerus mengeluh, bahkan mencaci-maki pemerintah setiap hari dan di setiap kesempatan, barangkali tidak selalu sedang kehilangan kesopanan. Bisa jadi itu adalah sebuah siasat untuk sintas. Sebab ketika hampir semua pintu tertutup, bersuara adalah satu hal terakhir yang masih dapat dilakukan untuk menggedor telinga penguasa. Mereka bersuara karena hidup mereka nyata. Mereka marah karena dada mereka sesak. Dan mereka menuntut pemerintah bekerja karena memang itulah salah satu alasan mengapa pemerintah dibentuk. Kita tidak boleh menganggap kemarahan rakyat sebagai gangguan hanya karena ia membuat penguasa tidak nyaman.
Pertanyaan tentang bagaimana manusia menghadapi zaman yang buruk membawa saya kepada sebuah buku tentang masa lalu, Pergerakan Sarekat Abang dan Eskalasi Konflik dalam Perang Kerambit di Rawas Tahun 1914–1920 (Penerbit Nakomu, Maret 2026) karya Berlian Susetyo. Buku ini membawa kita ke Rawas, sebuah ruang yang penting untuk memahami pergolakan, pergerakan, dan konflik di Sumatera Selatan.
Secara historis, munculnya perlawanan di Rawas terjadi karena kebijakan pemerintah kolonial yang menambah beban penderitaan rakyat. Sistem pajak yang memberatkan disertai kewajiban kerja paksa untuk membuka jalan membuat kehidupan masyarakat makin sulit. Kebijakan itu menimbulkan kesengsaraan dan memantik kegelisahan dan kebencian di kalangan rakyat. Sarekat Abang hadir mengartikulasikan keresahan masyarakat itu dan memilih jalur perlawanan yang keras dengan pendekatan konfrontatif dan bersifat revolusioner dengan tak segan-segan memobilisasi massa untuk melakukan aksi-aksi bernuansa kekerasan, yang puncaknya memicu Perang Kelambit.
Ketika menulis tentang peristiwa lebih dari satu abad lalu, persoalan sumber tentu menjadi tantangan. Penulis harus merekonstruksi peristiwa melalui arsip kolonial yang kerap memandang perlawanan masyarakat dari sudut pandang penguasa. Sementara itu, di kalangan masyarakat sendiri, sumber tentang peristiwa tersebut sangat terbatas. Barangkali ada ingatan yang sengaja disembunyikan. Kegagalan sebuah perjuangan kadang-kadang menjadi trauma kolektif. Ia seperti noda yang lebih baik ditutup daripada dibicarakan. Lebih baik tidak mengingatnya agar zuriat kemudian tidak perlu menanggung beban masa silam.
Akan tetapi, sejarah tidak selalu harus dibaca dari siapa yang menang. Kadang-kadang sejarah justru menarik ketika kita mencoba memahami mereka yang kalah. Apa yang membuat mereka bergerak? Mengapa mereka berani melawan? Apa yang mereka bayangkan tentang masa depan? Dan apa yang mereka tinggalkan ketika perjuangan mereka berakhir?
Ada satu bagian dalam buku itu yang terus terngiang-ngiang di kepala saya. Ketika Ketua Sarekat Abang Depati Abdul Hamid bin Setipal ditangkap dan kemudian dipindahkan dari Surulangun ke penjara di Palembang. Ia akhirnya menghadapi hukuman mati. Sebelum menjalani hukuman gantung, ia diberi kesempatan menyampaikan wasiat kepada keluarganya. Ada beberapa pesan yang disampaikan kepada anaknya. Pertama, semua pekerjaan haruslah jujur. Kedua, terus mengaji ayat Al-Qur’an. Ketiga, tanam pohon karet. Keempat, lanjutkan perjuangan.
Wasiat itu terasa ganjil sekaligus menggetarkan. Di hadapan kematian, ia masih memikirkan pohon, yang ia yakini akan membawa manfaat. Di tengah kekalahan, ia masih memikirkan sesuatu yang akan tumbuh setelah dirinya tidak ada. Ia tahu seseorang nanti akan mendaras getahnya. Ia tahu itu akan menimbulkan efek ekonomi dan ekologi.
Gagasan itu mengingatkan saya pada sebuah nasihat yang sering dikaitkan dengan Nabi: bahkan apabila esok hari kiamat dan di tangan kita masih ada sebuah bibit, tetaplah menanamnya. Selalu ada sesuatu yang harus dilakukan, bahkan ketika harapan tampak hampir tidak ada, bahkan ketika kita tidak yakin akan menang, bahkan ketika kita tidak tahu apakah orang lain akan mengingat nama kita.
Bagaimana kita akan dikenang? Pertanyaan itu menghantam saya. Bagaimana seharusnya kita melihat sosok Depati Abdul Hamid bin Setipal serta orang-orang yang terlibat dalam pergerakan rakyat itu? Apakah mereka pemberontak? Perusuh? Pejuang? Jawabannya mungkin bergantung pada siapa yang menulis sejarah dan dari zaman mana kita memandangnya.
Kita perlu berhati-hati ketika membawa kacamata hari ini untuk membaca masa lalu. Jika kita terlalu sederhana membaca sejarah, Soekarno dan Hatta pun bisa saja kita tempatkan hanya sebagai dua orang yang pernah bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Namun, kita tahu sejarah tidak bekerja sesederhana itu. Bagaimana jika Republik Indonesia tidak pernah berdiri? Bagaimana jika perjuangan kemerdekaan gagal? Mungkin nama-nama yang hari ini kita kenang sebagai pahlawan justru akan dibaca secara berbeda oleh generasi yang hidup dalam sebuah sejarah alternatif.
Sejarah ternyata tidak hanya ditentukan oleh niat seseorang. Ia juga ditentukan oleh bagaimana perjuangan itu berakhir. Dan di situlah kita menghadapi pertanyaan yang lebih mengganggu.
Bagaimana generasi mendatang akan memandang generasi yang hidup ketika hutan terbakar, sungai tercemar, udara memburuk, dan kekayaan hayati hari demi hari menghilang? Mereka mungkin tidak peduli bahwa pada zaman kita telah banyak seminar. Mereka mungkin tidak membaca unggahan kemarahan kita. Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa kita pernah membuat petisi, menulis kritik, melakukan demonstrasi, atau mencaci pemerintah di media sosial. Mereka mungkin hanya melihat hasil akhirnya.
Apa yang tersisa? Apa yang kita selamatkan? Apa yang kita biarkan hancur? Dan apa yang kita tanam untuk orang-orang yang belum lahir?
Jangan-jangan mereka akan melihat kita sebagai generasi yang sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak melakukan cukup banyak untuk menghentikannya.
Tatkala berbicara tentang lingkungan, sering kali kita terlalu mudah mengatakan: mulailah dari diri sendiri. Matikan lampu. Kurangi plastik. Jangan membakar sampah. Tanam pohon. Semua itu benar. Namun, semuanya tidak cukup.
Sebab seorang warga yang menanam sepuluh pohon tidak dapat menggantikan hutan yang hilang dalam skala ribuan hektare. Seseorang yang berhenti menggunakan kantong plastik tidak dapat sendirian memperbaiki tata kelola lingkungan. Warga yang memakai masker tidak dapat menghentikan sumber kebakaran. Dan orang yang memilih mindfulness tidak dapat menggantikan fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang baik.
Tanggung jawab personal penting, tetapi tanggung jawab struktural jauh lebih mendesak. Kita boleh menanam pohon, tetapi pemerintah tetap harus memastikan hutan tidak dibakar. Kita boleh menjaga sungai di lingkungan sendiri, tetapi pemerintah tetap harus mengawasi industri dan tata ruang. Kita boleh memakai masker, tetapi pemerintah tetap berkewajiban memastikan masyarakat menghirup udara yang layak. Kita boleh bersabar, tetapi pemerintah tidak boleh menjadikan kesabaran rakyat sebagai alasan untuk tidak memperbaiki kebijakan.
Jangan sampai rakyat diminta beradaptasi tanpa henti terhadap kebijakan yang buruk. Sebab kalau itu terjadi, ketahanan masyarakat justru dapat berubah menjadi pembenaran bagi ketidakbecusan negara. Rakyat disebut tangguh karena terus mampu bertahan, padahal mungkin sebenarnya rakyat terus dipaksa bertahan.
Saya benar-benar tercengang menghadapi tahun ini. Saya kira tahun-tahun sebelumnya sudah cukup berat. Ternyata kita masih diberi kesempatan untuk mengalami sesuatu yang lebih berat. Bahkan peringatan hari kemerdekaan yang biasanya dirayakan dengan meriah dan penuh kegembiraan pun terasa berbeda. Muncul sindiran bahwa pejabat merayakan kemerdekaan dengan anggaran negara, sementara rakyat merayakannya dengan iuran. Muncul kemarahan terhadap figur publik yang dikenal kerap bersuara kritis, tetapi bertindak kontradiktif ketika memamerkan fotonya bersama elite petinggi negeri. Muncul kekecewaan kepada mereka yang dulu tampak indah citranya, tetapi kini terlibat dalam kegiatan orkestrasi dan promosi yang melanggengkan narasi positif pemerintah di tengah kesulitan rakyat.
Orang-orang tampaknya telah muak. September ini begitu kelabu. Jauh dari bayangan lirik-lirik September Ceria. Mungkin kita ingin berteriak kepada kalender: Wake me up when September ends. Namun, tidak ada gunanya bangun jika setelah September berakhir kita tetap terbaring di dalam masalah yang sama.
September akan berlalu, kalender akan berganti. Namun, saya tidak yakin kelabu akan ikut pergi. Sebab saat ini yang kelabu bukan hanya warna langit. Yang kelabu juga adalah lambatnya tindakan ketika peringatan datang dan kita terus diminta bertahan hingga akhirnya terbiasa menyaksikan sesuatu yang salah. Barangkali yang perlu berakhir bukan September, melainkan kebiasaan menganggap bencana sebagai rutinitas, pencemaran sebagai nasib, dan ketangguhan rakyat sebagai alasan untuk membiarkan sistem tetap sama. Betapa menakutkan jika kita mulai terbiasa dengan warna itu. Kelabu dan kita terus-menerus dikelabui.
Wendy Fermana merupakan penulis dan pendidik.
Editor: Ikrar Izzul Haq
Foto: Ikrar Izzul Haq
