Hiruk-pikuk dunia pendidikan kita hari ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan ambisi politik besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun di sisi lain, kebijakan ini seolah mengonfirmasi bahwa prioritas kita mengarah pada pemenuhan kebutuhan fisik-biologis, sementara pilar yang paling dasar selain itu, seperti literasi, finansial siswa, dan kesejahteraan guru belum kunjung mendapatkan tempat prioritas. Apalagi isu tentang ancaman militerisasi pendidikan dengan tujuan pendisiplinan siswa dan seterusnya. Pemerintah melakukan upaya terobosan di satu sisi, namun compang-camping di sisi yang lain. Sebuah program pemerintah yang dikeluarkan memang tak terhindarkan menjadi bagian dari proses telaah lebih kritis.
Sebagaimana menurut Dwi Linna Suswardany, ketua pusat studi penyakit kronis di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dimuat di edisi harian kompas pada, 27 Januari 2026. Ia semacam memberikan sinyal agar penting berkaca kepada Amerika Serikat yang menormalisasi ultraproses. Ia menekankan bahwa pada saat rapat pengadaan MBG hal ini menjadi persoalan penting. Program yang dibangun untuk melawan stunting atau kurang gizi tidak boleh membuka jalur menuju resiko percepatan obesitas dan penyakit kronis lainnya seperti hipertensi.
Tidak hanya itu, sebelumnya ketidaklayakan hidangan hingga kasus keracunan massal muncul ke permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola logistik kita belum siap memikul beban sebesar ini. Saya sebagai guru swasta yang sekolahnya tidak menerima MBG melihat berita tersebut hati merasa diiris-iris. Tentunya, saya bukan menuntut sekolah saya untuk mendapatkan MBG, tapi lebih jauh lagi persoalan ini tidak hanya sekedar makan-makan di atas meja. Terdapat beberapa hal yang sangat penting yang harus diselesaikan pemerintah untuk mendorong kemajuan pendidikan secara menyeluruh. Dan kalau kita cermati, apakah tugas negara dianggap sudah selesai dengan hanya memberikan Makan Bergizi Gratis? Tentu jawabannya tidak.
Literasi dan Finansial Siswa
Membangun peradaban ilmu pengetahuan bukan hanya perihal sokongan logistik saja. Lebih jauh lagi, pendidikan yang maju menuntut stimulasi nalar kritis melalui literasi di akar rumput. Realitasnya, kalau kita coba merujuk pada laporan PISA (Program for International Student Assessment) terbaru, kemampuan literasi siswa Indonesia masih mendekam di kasta bawah global. Kita sedang menghadapi “kemiskinan akses” yang akut. Suatu bukti bahwa di pelosok negeri, buku masih menjadi barang mewah. Masalahnya, bukan pada rendahnya minat baca, melainkan pada kesadaran pemerintah melakukan distribusi buku ke daerah terpencil.
Bayangkan apabila kita tinggal di negara Finlandia dan Jepang. Di Finlandia, literasi bukan sekadar pelajaran, melainkan kebutuhan yang didukung oleh perpustakaan desa yang modern. Sementara di Jepang, literasi telah mendarah daging menjadi kultur masyarakat. Pemerintah kita seharusnya menyadari bahwa mengalokasikan sebagian kecil saja dari anggaran besar MBG untuk digitalisasi perpustakaan desa atau donasi buku gratis ke pelosok terpencil akan memberikan dampak jangka panjang yang jauh lebih transformatif bagi kualitas SDM kita dibanding sekadar tumpukan logistik pangan.
Selain itu, kita juga harus jujur melihat realitas anak-anak yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan formal. Masih banyak anak usia sekolah yang harus turun ke jalan demi membantu ekonomi keluarga. Di saat yang sama, siswa di sekolah swasta banyak yang terhimpit kendala finansial hingga menunggak biaya pendidikan karena faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil. Bahkan, anak kecil yang seharusnya belajar dengan baik memutuskan bunuh diri karena himpitan ekonomi keluarga seperti seorang anak di NTT.
Maka, mengalokasikan dana secara masif untuk satu sektor namun mengabaikan faktor fundamental lainnya merupakan langkah yang perlu dievaluasi kembali. Peradaban ilmu pengetahuan tidak hanya dibangun di atas nampan yang anti karat, melainkan kesempatan semua siswa mengenyam pendidikan, kesadaran budaya membaca, pengasahan daya kritis, dan budaya diskusi dan menulis. Jika ekosistem belajar dan minat baca ini terbentuk dengan kuat, kemajuan anak bangsa bukan lagi sekadar dongeng.
Kesejahteraan Guru
Di tengah keriuhan anggaran MBG, nasib tenaga pendidik seolah menjadi catatan kaki yang terlupakan. Padahal, guru adalah jantung dari kurikulum yang hidup. Sangat ironis ketika negara mampu menggelontorkan dana triliunan untuk makanan, namun masih membiarkan ribuan guru honorer bertahan hidup dengan upah di bawah standar layak.
Guru honorer, misalnya, sekalipun hidup di pinggiran Jakarta semacam saya, dengan kebutuhan hidup yang sangat kapitalis ini. Masih banyak rekan saya yang berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Bahkan, mereka harus bekerja sampingan untuk memenuhi kehidupan keluarganya di luar jam sekolah. Ada diantara mereka yang berjualan online sebagai tambahan tuntutan ekonomi. Jika yang terjadi di lapangan seperti itu, bagaimana dengan kualitas dan profesionalitas mengajarnya di kelas sedangkan ia harus melakukan peran ganda. Dan apakah guru harus sampai mengemis untuk dinaikkan penghasilannya? Saya kira sudah saatnya pemerintah memberikan langkah konkret bagi mereka yang telah berdedikasi di tengah keterbatasan sistem pendidikan kita. Menurut D. Adi Putri, dalam bukunya Sistem Pendidikan Finlandia, mengatakan bahwa di Finlandia, guru adalah profesi paling prestisius dengan seleksi yang sangat ketat dan kesejahteraan yang dijamin penuh oleh negara. Jika pemerintah ingin mewujudkan “Generasi Emas 2045”, maka pemulihan guru secara ekonomi dan sosial adalah syarat mutlak. Kesejahteraan guru bukan beban anggaran, melainkan investasi peradaban.
Guru adalah orang tua ideologis. Bahkan keberadaannya sangat jarang disorot ketika anak didiknya berhasil. Dengan tangan mereka yang tulus, ia memberikan jasa pengabdian kepada negara sekalipun mendapatkan penghasilan yang masih rendah dan tidak layak. Tidak sedikit dari kontribusinya melahirkan orang-orang hebat di masa depan. Maka, pemerintah harus hadir memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru di tengah kebutuhan hidup yang melonjak tinggi ini. Ironisnya, penyederhanaan masalah pendidikan tidak hanya terjadi di jalur MBG dan kesejahteraan guru melainkan urusan karakter yang mulai didekati dengan pola militerisme.
Ancaman Militerisme Pendidikan
Kegelisahan lain muncul dari menguatnya wacana pendekatan militeristik dalam mendisiplinkan siswa. Membentuk karakter melalui tekanan fisik atau pola satu komando adalah langkah mundur yang berbahaya. Pendidikan, meminjam istilah Paulo Freire, seharusnya menjadi “praktik pembebasan” (pedagogy of the oppressed), bebas dalam memilih apa yang ia dalami, bukan arena penundukan dan kekerasan yang bisa saja berujung kematian siswa.
Oleh sebab itu, di era pendidikan saat ini, pola militer yang kaku hanya akan melahirkan ruang ketakutan. Termasuk mendisiplinkan siswa dengan pola barak-barakan misalnya hanya akan menghasilkan kepatuhan semu yang rapuh, bukan kesadaran moral yang asli. Lebih jauh, hal ini akan menciptakan jarak antara guru dan siswa, yang pada akhirnya dengan perlahan akan mematikan daya kritis siswa. Maka, konsekuensi dari generasi yang dididik dengan intimidasi sulit untuk menjadi seorang inovator di masa depan.
Di sisi lain, sistem yang bersifat satu komando mungkin efektif untuk ketertiban administratif, namun belum tentu mampu memberikan keteladanan moral. Pendidikan adalah soal transfer nilai melalui teladan, bukan sekadar instruksi. Siswa adalah tempat menanamkan nilai-nilai pendidikan. Sulit rasanya mengubah siswa kalau tidak dimulai dari nilai moral seorang guru sebagai cerminan siswa.
Jika pendidikan kehilangan sisi humanisnya, maka kita berisiko melahirkan generasi yang pasif secara intelektual. Penundukan sosial atau intimidasi terhadap siswa yang bermasalah hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan trauma belajar. Dengan demikian, masa depan Indonesia terutama generasi yang akan mengisi tongkat estafet kepemimpinan ini layak mendapatkan pendidikan yang baik.
Kompleksitas masalah pendidikan kita hari ini tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang bersifat parsial atau sekadar “proyek fisik”. Saat ini, guru juga sering berada dalam posisi dilematis; niat memberikan arahan disiplin seringkali berujung pada kriminalisasi atau tekanan sosial dari wali murid. Ini menandakan adanya keretakan dalam ekosistem pendidikan kita. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi total dari hulu ke hilir. Arah pendidikan nasional harus diperjelas: apakah kita ingin mencetak mesin robot yang patuh, atau manusia merdeka yang berpikir kritis?
Sudah saatnya kebijakan pendidikan bergerak melampaui perut dan barak. Pemerintah harus menyeimbangkan prioritas antara pemenuhan gizi, pemerataan akses literasi di pelosok, jaminan pendidikan, dan yang paling krusial pemulihan martabat serta kesejahteraan guru. Tanpa keseimbangan ini, anggaran besar yang dikeluarkan hanya akan menjadi pengeluaran rutin tanpa hasil nyata bagi kemajuan peradaban bangsa.
Penulis adalah Pengajar Sekolah Dasar di Ciputat, Tanggerang Selatan.
Editor: Putri Tariza
Foto oleh Sasti Gotama
