“Di beranda ini angin tak kedengaran lagi,” kata puisi Goenawan Mohamad. Di rezim Prabowo, suara Islam kanan tiada terdengar lagi. Mungkin mikrofonnya macet.
Maksudku, selama ini, siapa kelompok paling lantang berteriak perkara Palestina kalau bukan mereka? Akan tetapi, ketika Prabowo turut bergabung dengan Board of Peace bentukan Donald Trump, di situlah aku bertanya-tanya, ke mana lenyapnya suara Islam kanan yang kerap nyaring menggemakan derita Palestina?
Yang pasti, misi perdamaian Gaza yang diusung Board of Peace sulit dipercaya selama bokong alot Donald Trump nempel permanen di kursi kepemimpinan. Kita sama-sama tahu, Paman Sam adalah ayah baptis Israel. Memercayakan perdamaian, apalagi perdamaian Gaza, kepada negara doyan perang, bagaikan belajar jadi vegetarian kepada seekor buaya.
Kita menandai demo gede-gedean golongan Islam kanan terakhir terjadi pada Aksi Bela Islam 212. Gerakan masif seperti inilah yang kubayangkan bakal menggoncang Istana Negara ketika politik osang-aseng Prabowo, baik menyangkut keterlibatannya di Board of Peace maupun perjanjian dagang dengan Amerika, makin ke sini makin ke sana.
Sementara itu, MUI, satu lembaga Islam yang paling rajin bikin fatwa, cuma ngasih petuah tanggung atas keikutsertaan Prabowo di Board of Peace, tak setegas statemennya tentang haram rokok. Pun perjanjian dagang Prabowo-Amerika yang lebih menguntungkan negeri rakus itu ketimbang negara bangkrut macam Indonesia. Bahkan, ketika tahu bahwa produk Amerika yang akan merambah pasar Indonesia bebas sertifikat halal, MUI cuma menganjurkan masyarakat untuk menghindari barang-barang tersebut, sedangkan kulkas saja harus pakai label halal.
Aku jadi ingat ceramah Nawal El Saadawi. “Siapa yang menyokong kediktatoran di wilayah kami?” tukas feminis perkasa itu saat berbicara tentang revolusi di Mesir. “Kolonialisme: Amerika Serikat,” tegasnya. Bagi Nawal, revolusi religius takkan bisa mengatasi aliansi diktatorisme-kapitalisme-kolonialisme. Bahkan, pada banyak persoalan yang terjadi di Timur Tengah, ikon-ikon religius turut bergabung dengan tiga setan itu. Maka, revolusi sekuler adalah kunci. Sebab, revolusi religius acap terbatas, omong kosong, dan manipulatif.
Dalam konteks Indonesia, “teori” Nawal tak benar banget dan tak salah banget. Di sejarah kolonialisme bangsa ini, kita akan bertemu Sarekat Islam yang sukses bikin lutut Belanda gemetar, sedangkan Resolusi Jihad NU menggelar medan palagan 10 November. Kita belum menyebut gerakan religius di daerah yang berdarah-darah.
Sayang, revolusi religius semacam ini berhenti di titik ketika Indonesia mendeklarasikan kedaulatan. Setelah itu, klub-klub religius kehilangan gigi. Aku tak tahu mengapa, tapi kita boleh menduga penyebabnya: Di era pascakolonial, partai-partai agama berfusi dengan sistem, dengan kekuasaan. Perut kenyang, B-A-B lancar, bahan bakar perlawanan kering kerontang.
Efek politik kekuasaan memang begitu, kan? Mesin birokrasi punya daya melumpuhkan amat dahsyat. Menjadi bagian dari struktur kekuasaan dan menggenggam aset besar, ormas-ormas agama akan cenderung menghindari perubahan radikal yang bisa mengancam stabilitas. Itulah mengapa, rezim perlu mencekoki perut ormas agama dengan proyek tambang agar roh “teologi pembebasan” mereka tidak gentayangan menghantui kejahatan Negara, agar spirit revolusioner mereka terperangkap dalam timbunan batu bara.
Setelah Orde Baru runtuh, kita mengalami gegar religiositas ketika Islam sayap kanan yang pada masa Soeharto dibungkam, sekonyong-konyong meluap secara sporadis dan mengubah wajah muslim Indonesia dengan rahang lebih keras. Gerakan Islam kanan memikul misi moral, mengislamkan orang yang sudah Islam agar menjadi lebih Islam, dan memajankan simbol-simbol keislaman di ruang publik—yang kelak mengundang reaksi diskursif dari geng Islam kiri yang menamakan diri “Islam liberal”.
Politik identitas Islam kanan ini begitu kentara sehingga kita melihat advokasi mereka atas Palestina lebih didorong motif keagamaan ketimbang kemanusiaan. Itulah mengapa, sebelas-dua belas dengan ormas garis tengah macam NU dan Muhammadiyah, agenda Islam kanan tidak menyasar isu agraria, tidak menghujat oligarki, atau sama sekali tidak berpaling pada genosida di Papua.
Sungguh, revolusi butuh ideologi yang tak kenal kompromi, sedangkan politik praktis mendesak siapa pun untuk bersikap lebih fleksibel semata-mata agar tetap dapat jatah kue kekuasaan. Realitas pragmatis dan oportunis semacam ini pada akhirnya tidak membuat kita kena serangan jantung gara-gara menyaksikan partai agama berkoalisi dengan partai sekuler meski keduanya berdiri di atas basis “ideologis” berseberangan.
Hingga kini, sebenarnya PKS masih getol menyuarakan problem Palestina. PKS adalah satu-satunya parpol besar Islam sayap kanan yang terlibat pada Aksi 212. Namun, koalisi PKS dengan rezim saat ini mencegahnya untuk memobilisasi massa sebagai protes keikutsertaan Prabowo di Board of Peace. Sebagaimana MUI, kalaupun harus bergerak, pernyataan sikap hanya akan dilaksanakan dengan jalan diplomasi yang formal. Apalagi salah satu kader PKS duduk di kursi Kabinet Merah Putih. Jadi, kendatipun tak sepakat dengan keputusan-keputusan Prabowo, PKS kudu pintar nego, harus mengecilkan volume, tidak asal nabrak, tidak asal teriak, biar tak terdepak dari kursi empuk kekuasaan.
Jika di rezim Jokowi, PKS menjadi satu-satunya partai oposisi, kini rival politik tak ada sama sekali. Lalu kita ingat kata orang: Tak ada oposisi, tak ada demokrasi. Di luar PKS, suara Islam kanan sirna, bahkan bisiknya pun tak terdengar ketika terjadi hura-hara demonstrasi Agustus 2025. Kita boleh menebak penyebabnya.
Islam kanan, kita tahu, adalah fan club Prabowo ketika kakek gemoy itu maju sebagai calon presiden melawan Jokowi. Mungkin Islam kanan agak syok saat junjungan mereka kalah dan begitu mudah disodori jabatan menteri pertahanan oleh rezim yang mereka sebut Firaun itu. Sebuah kenyataan bahwa idola mereka sama sekali tak se-macan yang dikira, nir-ideologi, bahkan kini bersanding dengan anak Firaun di takhta kekuasaan.
Benci, cemburu, dan patah hati wajar-wajar saja ketika melihat sang mantan terindah malah main gila, jadi budak cinta, bahkan kacung Donald Trump. Walau kecewa, sisa-sisa cinta lama masih mengendap di hati, kan? Kira-kira begitulah dilema Islam kanan. Kalau kata penyair Amir Hamzah, “Nanar aku, gila sasar. Sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menarik ingin. Serupa dara di balik tirai.”
Maka, mengharap Islam kanan dapat mengoreksi kekuasaan, tak ubahnya seperti menanti tanduk tumbuh di kuda. Jika Islam kanan sama sekali unfaedah, mungkinkah kita berharap kepada golongan Islam lainnya? Rasa-rasanya mustahil. Kita bisa melihat tindak-tanduk Islam garis tengah macam NU yang tak punya pendirian. Aku ingat komentar akademikus Faruk Haji Tripoli di media sosial bahwa ormas Sembilan-Bintang-Tambang-Bumi itu sejak dulu bisanya cuma ngekor pemerintah. Pemerintah ngalor, ikut ngalor. Pemerintah ngidul, ikut ngidul. Sementara itu, Islam kiri yang secara institusional diwakili Jaringan Islam Liberal, para petingginya sudah buyar. Ada yang jadi ateis, ada yang gabung parpol, dan ada pula yang bikin pengajian Hikam untuk menarik jemaah.
Jadi, benarlah pandangan Nawal El Saadawi bahwa revolusi religius itu bualan belaka. Bahkan, di republik ini, bualan itu tak kedengaran lagi.
Royyan Julian menulis prosa dan puisi.
Editor: Asief Abdi
Foto: Sasti Gotama (Patung limewood yang dipahat Reza Aramesh, dipamerkan di Museum Fitzwilliam, Cambridge)
