Tulisan Royyan Julian, “Ke Mana Lenyapnya Islam Kanan?”, memantik refleksi penting tentang relasi agama, kekuasaan, dan gagasan revolusi. Kritik terhadap ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), tentu sah dan bahkan perlu. Tanpa kritik, setiap organisasi berisiko terjebak dalam kenyamanan dan kehilangan daya korektifnya sendiri.
Namun ada satu bagian yang terasa perlu dijernihkan: anggapan bahwa “ormas Sembilan-Bintang-Tambang-Bumi itu sejak dulu bisanya cuma ngekor pemerintah.” Sebagai warga Nahdlatul Ulama, saya merasa tudingan itu menyederhanakan sejarah yang jauh lebih berlapis.
Kepada NU saya merasa seperti ungkapan Amir Hamzah, ” Nanar aku, gila sasar. Sayang berulang padamu jua.”
Benar, sebagian elit NU pernah—dan mungkin masih—terseret pragmatisme kekuasaan. Kedekatan dengan negara selalu membawa risiko kooptasi. Fakta itu tidak perlu disangkal. Tetapi menilai NU semata dari para elitenya sama seperti menilai hutan dari satu pohon yang bengkok. Identitas dan kekuatan terbesarnya tidak bertumpu pada minoritas elite, tetapi pada pesantren, para kiai, jutaan santri, dan masyarakat pedesaan yang menjadi akar sosialnya.
Sejarah menunjukkan bahwa jejak NU dalam menjaga republik tidak lahir dari sikap mengekor. Pada 22 Oktober 1945, melalui Resolusi Jihad yang diprakarsai Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy’ari, NU menyerukan kewajiban mempertahankan kemerdekaan. Seruan itu bukan slogan. Ia menjelma darah dan nyawa dalam Pertempuran Surabaya. Dari pesantren-pesantren, para santri turun ke medan laga bukan demi jabatan, melainkan demi menjaga tanah air yang baru seumur jagung.
Puluhan tahun kemudian, ketika hubungan Islam dan negara berada dalam ketegangan ideologis, NU kembali memilih jalan yang tidak populer. Dalam Muktamar 1984, di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Bagi sebagian kalangan, langkah itu tampak sebagai kompromi. Namun justru di situlah kebijaksanaannya: meredakan potensi konflik ideologis yang bisa meretakkan bangsa. Itu bukan sikap tunduk, melainkan strategi menjaga keutuhan.
Pertanyaannya, apakah setiap kedekatan dengan kekuasaan otomatis berarti kehilangan nurani? Ataukah kadang-kadang ia justru menjadi ikhtiar agar nilai tetap memiliki ruang di dalam struktur, bukan sekadar berteriak dari luar pagar?
Dalam khazanah tasawuf, Syaikh Ibnu Athai’llah as-Sakandari meriwayatkan kisah dua calon murid yang hendak berguru kepada seorang Syaikh besar. Sesampainya di rumah sang syaikh, mereka terkejut melihat kemegahannya yang bak istana. Lebih kecewa lagi ketika mendapati kabar sang syaikh berada di istana raja. Mereka pun mengurungkan niat.
Tak lama kemudian, dalam perjalanan pulang kembali ke daerahnya, ketika mereka melewati pasar, mereka dituduh mencuri dan dihadapkan ke raja. Ketika vonis hampir dijatuhkan, seseorang yang duduk di sisi raja menyanggah dan meminta raja membebaskan mereka. Raja serta merta membebaskan mereka demi saran dari orang tersebut. Ketika dua orang itu mengucapkan terima kasih pada orang yang menyanggah keputusan raja tersebut, dia berbisik, “Akulah syaikh yang kalian tuju tapi kalian urungkan karena melihat kemegahan rumahku dan persahabatanku dengan raja. Aku duduk bersama raja bukan untuk bersenang senang, tapi menyalamatkan hidup orang-orang seperti kalian”.
Kisah ini tentu bukan pembenaran bagi setiap kedekatan dengan istana. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa tidak semua yang berada di lingkar kuasa kehilangan rohnya. Ada yang justru memilih berada di dalamnya agar bisa menyelamatkan dari dalam.
Pada tahun 2011 Nawal El Saadawi turun ke Tahrir Square mendukung revolusi rakyat Mesir menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak—dia menyebutnya sebagai revolusi rakyat yang nyata—meski kemudian hasilnya kompleks dan penuh tarik-ulur. El Saadawi juga mengingatkan bahwa revolusi bukan sekadar pergantian wajah penguasa, melainkan juga transformasi sosial yang panjang dan struktural. Ia menyaksikan sendiri bagaimana euforia perubahan bisa kandas bila tak menyentuh akar ketimpangan.
Namun revolusi bukan satu-satunya bahasa perubahan. Dalam tradisi Islam, kita mengenal ishlah—perbaikan bertahap—dan tajdid—pembaruan dari dalam. Tidak semua perubahan harus mengguncang seperti gempa. Ada perubahan yang bekerja seperti air, mengikis batu sedikit demi sedikit hingga bentuknya berubah tanpa suara.
NU mungkin bukan api yang membakar langit dengan slogan revolusioner. Ia lebih menyerupai tanah yang dipijak setiap hari—diam, sering diabaikan, tapi justru menahan retak agar rumah tetap berdiri. Di pesantren-pesantren, kitab-kitab diajarkan dan adab ditanamkan. Di desa-desa, tradisi dirawat agar agama tidak berubah menjadi kemarahan kolektif. Itu bukan revolusi yang memekakkan telinga. Itu kerja panjang menjaga kebersamaan.
Tentu NU tidak bebas dari kekeliruan. Kritik tetap diperlukan agar ia tidak larut dalam kenyamanan kursi empuk kekuasaan. Akan tetapi, menghapus seluruh jejak historisnya hanya karena sebagian elite tergoda pragmatisme juga bukan pembacaan yang adil.
Revolusi bisa menciptakan gempa yang mengguncang dan meruntuhkan. Namun peradaban tidak dibangun oleh gempa. Alih-alih, ia dibangun tangan-tangan yang sabar merapikan bata demi bata, jauh dari sorotan.
Jika revolusi adalah gempa, maka NU lebih menyerupai tanah yang menahan retak. Ia mungkin tidak memukau langit dengan kilat. Akan tetapi, tanpa tanah, tak ada rumah yang bisa berdiri. Dan sejarah sering kali diselamatkan bukan oleh mereka yang paling keras bersuara, melainkan oleh mereka yang bertahan paling lama.
Penulis adalah dosen filsafat di Universitas Annuqayah.
Editor: Asief Abdi
Foto: Asief Abdi
